Hukum  

Sempat Divonis Bebas, Eks Pejabat RSUD Syekh Yusuf Dieksekusi

SULSELTA.NET, Gowa — Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa mengeksekusi mantan Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Syekh Yusuf Gowa, dr. Suryadi bin Ibrahim, Kamis (8/10/2026).

Eksekusi dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara korupsi pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari BPJS Kesehatan.

Suryadi sebelumnya sempat divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. Namun, putusan itu dibatalkan Mahkamah Agung yang menyatakan dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9109 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 8 Juli 2026, Suryadi dijatuhi hukuman dua tahun penjara, denda Rp50 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp398,9 juta.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht itu menjadi dasar Kejari Gowa melaksanakan eksekusi terhadap terpidana.

Berawal dari Penyalahgunaan Dana JKN

Kasus korupsi ini bermula dari dugaan penyimpangan pengelolaan dana jasa pelayanan JKN di RSUD Syekh Yusuf Gowa selama periode 2018 hingga Juli 2023.

Dana yang bersumber dari BPJS Kesehatan dan diperuntukkan bagi pelayanan rumah sakit serta hak tenaga kesehatan diduga dikelola tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp3,377 miliar.

Dalam proses pengusutan, Kejari Gowa memeriksa sedikitnya 56 saksi dan mengumpulkan alat bukti sebelum menetapkan tiga orang tersangka pada September 2025.

Salah satu tersangka adalah dr. Suryadi yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sekaligus terlibat dalam pengelolaan dana JKN di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Gowa itu.

Sempat Dituntut Lima Tahun Penjara

Perkara Suryadi kemudian bergulir di Pengadilan Tipikor Makassar.

Pada 8 April 2026, JPU Kejari Gowa menuntut Suryadi dengan hukuman lima tahun penjara, denda Rp100 juta, serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp398,9 juta.

Namun, dalam persidangan pada 23 April 2026, majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar menjatuhkan vonis bebas.

Majelis hakim tingkat pertama menilai Suryadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan.

Menanggapi putusan itu, JPU Kejari Gowa menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

MA Batalkan Vonis Bebas

Upaya hukum jaksa akhirnya dikabulkan Mahkamah Agung melalui putusan tertanggal 8 Juli 2026.

Dalam putusan kasasi, MA membatalkan vonis bebas Pengadilan Tipikor Makassar dan menyatakan Suryadi terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun, denda Rp50 juta, serta uang pengganti Rp398,9 juta.

Dengan keluarnya putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap, Kejari Gowa memiliki dasar hukum untuk melaksanakan eksekusi.

Pada Kamis (8/10/2026), tim JPU Kejari Gowa akhirnya mengeksekusi Suryadi untuk menjalani hukuman sesuai amar putusan Mahkamah Agung.

Eksekusi ini sekaligus mengakhiri proses hukum terhadap Suryadi yang sebelumnya sempat dinyatakan bebas di pengadilan tingkat pertama.

Sementara itu, perkara korupsi dana JKN RSUD Syekh Yusuf Gowa secara keseluruhan tercatat menimbulkan kerugian negara sebesar Rp3,377 miliar, dengan kewajiban uang pengganti yang dibebankan kepada Suryadi senilai Rp398,9 juta. (*/Red)