Hukum  

Tiga Dugaan Korupsi di Luwu Timur Jadi Sorotan, Kerugian Rp1,7 Miliar

SULSELTA.NET, Luwu Timur — Tiga perkara dugaan korupsi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (MUAK). Salah satu perkara, yakni Program Desa Mandiri, dilaporkan telah memasuki tahap penyidikan dengan indikasi kerugian keuangan negara mencapai Rp1,7 miliar.

Dua perkara lainnya berkaitan dengan pengadaan Seragam Batik Juara dan videotron Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan perkembangan yang disampaikan MUAK pada pertengahan November 2026, ketiga perkara tersebut berada pada tahapan penanganan berbeda.

Sekretaris Aliansi MUAK, Iskaruddin alias Iskarlhi, menyebut dugaan korupsi pengadaan Seragam Batik Juara masih dalam tahap penyelidikan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Luwu Timur.

Perkara ini mencuat setelah pembelian kain batik bermotif Lutim Juara diduga dibebankan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Setiap pegawai disebut diwajibkan membeli dua lembar kain batik dengan total harga Rp580 ribu. Dengan perkiraan jumlah ASN dan PPPK mencapai 6.355 orang, nilai transaksi pembelian kain tersebut diperkirakan mencapai Rp3,69 miliar.

Nilai tersebut merupakan estimasi transaksi pengadaan kain batik, bukan kerugian keuangan negara yang telah ditetapkan melalui hasil pemeriksaan.

Dalam pengusutan perkara ini, polisi dilaporkan telah memeriksa puluhan saksi, termasuk bendahara sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pihak puskesmas, serta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MUAK meminta penyidik mendalami mekanisme pembelian kain batik, penentuan harga, pemilihan penyedia, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pembebanan biaya kepada pegawai.

Aliansi tersebut juga mendorong penyidik mengkaji kemungkinan penerapan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila ditemukan unsur penyalahgunaan kekuasaan yang berkaitan dengan pemaksaan pembayaran.

Selain pengadaan batik, MUAK menyoroti proyek videotron Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Timur yang dilaporkan bernilai sekitar Rp2,4 miliar dari APBD 2025.

Proyek tersebut menjadi perhatian karena muncul dugaan persoalan dalam proses pengadaan dan pelaksanaannya.

Aparat kepolisian sebelumnya dilaporkan telah mengumpulkan dokumen serta meminta keterangan sejumlah pihak terkait. Pemeriksaan juga diarahkan pada kesesuaian spesifikasi barang dengan dokumen kontrak.

MUAK menyebut penanganan perkara videotron diperkirakan segera memasuki tahap penyelidikan. Namun, perkembangan tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari penyidik.

Sementara itu, dugaan korupsi Program Desa Mandiri menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian serius karena dilaporkan telah meningkat ke tahap penyidikan.

Menurut MUAK, perkara tersebut memiliki indikasi kerugian keuangan negara sekitar Rp1,7 miliar.

Meski demikian, angka tersebut masih berupa indikasi yang disampaikan aliansi dan belum dapat dipastikan sebagai hasil penghitungan resmi kerugian negara.

Sebelumnya, MUAK telah mengirimkan surat kepada Kapolres Luwu Timur melalui Kasat Reskrim pada Senin (2/11/2026).

Surat bernomor 07/A-MUAK/LTM/X/2026 itu berisi permintaan informasi perkembangan penanganan dugaan korupsi pengadaan Seragam Batik Juara dan videotron Kominfo.

Dalam surat tersebut, MUAK juga meminta aparat penegak hukum menelusuri pengadaan seragam batik tahun anggaran 2023 sebagai bahan pembanding terhadap pengadaan yang kini dipersoalkan.

Iskaruddin menilai pengusutan dugaan korupsi harus menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan.

MUAK juga mendesak aparat penegak hukum tidak membatasi pemeriksaan pada kelengkapan administrasi, tetapi mendalami kemungkinan penyimpangan kewenangan dan aliran dana dalam setiap perkara.

Aliansi tersebut meminta Polres Luwu Timur membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan sesuai ketentuan hukum agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses pengusutan telah berjalan.