SULSELTA.NET, Makassar — Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengungkap selisih harga mencapai Rp19,8 miliar. Persidangan juga menyoroti dugaan rekayasa perencanaan anggaran, pengaturan penyedia melalui e-katalog, hingga aliran dana proyek.
Fakta tersebut terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (12/11/2026), dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota. Lima terdakwa saling memberikan keterangan mengenai proyek pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPH-BUN) Sulsel Tahun Anggaran 2024.
Kelima terdakwa yakni Uvan Nurwahidah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ririn Ryan Saputra Ajnur sebagai operator e-katalog, Hasan Sulaiman yang berperan sebagai pendamping pejabat negara, Rio Erlangga selaku Direktur PT Cipta Agri Pratama, serta Rimawaty Mansur selaku Direktur PT Almira Agro Nusantara.
Salah satu fakta penting muncul dari keterangan Rio Erlangga mengenai perbedaan harga bibit nanas antara transaksi perusahaan dan nilai pengadaan pemerintah.
Rio mengungkapkan bahwa harga bibit yang disepakati antara PT Cipta Agri Pratama dan PT Almira Agro Nusantara hanya Rp10.000 per batang. Sementara itu, harga pengadaan melalui e-katalog mencapai Rp14.950 per batang.
Dengan volume pengadaan sebanyak empat juta batang, selisih harga Rp4.950 per batang menghasilkan nilai Rp19,8 miliar.
Angka tersebut merupakan hasil perbandingan harga yang terungkap dalam persidangan, bukan keseluruhan dugaan kerugian negara. Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp52,4 miliar.
Dugaan penyimpangan juga terungkap sejak tahap perencanaan anggaran. Uvan Nurwahidah menerangkan bahwa bidangnya tidak pernah mengusulkan program pengadaan bibit nanas maupun melakukan survei pasar untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Menurut keterangannya, penetapan volume empat juta batang dengan harga awal Rp15.000 per batang merujuk pada arahan mantan Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, dalam pertemuan di Kantor DTPH-BUN pada November 2023.
Namun, keterangan tersebut berbeda dengan penjelasan Bahtiar dalam persidangan sebelumnya pada 12 Oktober 2026. Bahtiar membantah pernah memberikan arahan terkait pengadaan bibit nanas maupun penetapan harga proyek tersebut.
Selain persoalan anggaran, persidangan mengungkap dugaan pengaturan penyedia melalui sistem e-katalog.
Ririn Ryan Saputra Ajnur menerangkan bahwa dirinya mendaftarkan produk bibit nanas menggunakan akun PT Almira Agro Nusantara atas permintaan Rimawaty Mansur.
Setelah produk tercantum dalam sistem, Ririn melakukan proses negosiasi melalui akun dinas hingga harga pengadaan disepakati sebesar Rp14.950 per batang.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari pembuktian jaksa mengenai dugaan pengondisian proses pengadaan bibit nanas.
Persidangan juga menyoroti penentuan lokasi penanaman bibit. Hasan Sulaiman memberikan keterangan mengenai pengarahan penggunaan lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV di Kabupaten Bone.
Penentuan lokasi tersebut diduga mengabaikan proposal Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang sebelumnya telah diajukan kelompok tani.
Selain dugaan rekayasa harga dan pengaturan penyedia, jaksa mendalami aliran dana yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Dalam persidangan terungkap dugaan penukaran dana hasil proyek ke mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat melalui jasa penukaran valuta asing di Makassar.
Rio Erlangga juga memberikan keterangan mengenai dugaan penyiapan dana miliaran rupiah untuk meredam pengusutan perkara oleh aparat penegak hukum.
Keterangan mengenai aliran dana dan dugaan upaya menghambat penanganan perkara tersebut masih menjadi bagian dari pembuktian Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi, menjelaskan bahwa keterangan para terdakwa sebagai saksi mahkota saling bersesuaian dalam mengungkap dugaan permufakatan terkait pengadaan bibit nanas.
Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.






