Prabowo Siapkan Tambahan Anggaran Rp100 Miliar untuk Ibu Kota Provinsi

SULSELTA.NET, Palu — Presiden Prabowo Subianto berencana mengucurkan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten di Indonesia. Dana tersebut akan bersumber dari penghematan belanja negara yang ditargetkan mencapai Rp400 triliun.

Rencana itu disampaikan Prabowo saat menghadiri pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Prabowo menjelaskan, tambahan anggaran tersebut disiapkan untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Besaran alokasi tidak harus sama untuk seluruh daerah. Pemerintah membuka kemungkinan pemberian dana lebih besar kepada daerah yang memiliki wilayah luas dan kebutuhan pembangunan lebih tinggi.

Tambahan anggaran itu direncanakan berasal dari pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini dinilai masih menyimpan potensi pemborosan dalam jumlah besar.

Menurut Prabowo, belanja barang dan jasa pemerintah mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 hingga 40 persen dinilai berpotensi mengalami kebocoran akibat penggelembungan harga atau mark-up dalam proses pengadaan.

Potensi kebocoran tersebut diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Pemerintah menargetkan penghematan dengan memperbaiki mekanisme pembelian barang dan jasa di tingkat pusat maupun daerah.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah pengadaan barang secara terpisah oleh ratusan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kementerian, hingga fasilitas kesehatan.

Kondisi tersebut menyebabkan barang dengan spesifikasi dan kualitas yang sama dapat dibeli dengan harga berbeda. Dalam pengadaan obat, misalnya, ditemukan variasi harga yang cukup besar untuk produk sejenis.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah merancang sistem pengadaan yang lebih terpusat dengan standar harga, spesifikasi, dan kualitas yang seragam.

Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap dapat menekan pemborosan sehingga dana yang sebelumnya berpotensi terbuang dapat dialihkan untuk membiayai kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan di daerah.

Prabowo juga menyoroti pentingnya memperkuat kemampuan daerah menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan risiko bencana alam. Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik membutuhkan dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan kesiapsiagaan bencana.

Selain tambahan anggaran bagi pemerintah daerah, hasil efisiensi belanja negara juga direncanakan untuk memperluas program renovasi sekolah dan pembangunan desa nelayan.

Target perbaikan fasilitas pendidikan pada 2026 ditingkatkan dari 71.000 menjadi 88.000 sekolah. Sementara itu, pembangunan desa nelayan ditargetkan mencapai 1.000 hingga 1.200 desa pada akhir 2026 dan meningkat menjadi 2.000 desa pada akhir 2027.

Terkait penyaluran tambahan anggaran daerah, Prabowo telah menginstruksikan kementerian terkait untuk menyiapkan langkah teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.