Kelangkaan Solar dan Pajak Tinggi Bebani Industri Sulsel

SULSELTA.NET, Makassar — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dan tingginya beban pajak menjadi keluhan pelaku usaha dan sektor industri di Sulawesi Selatan (Sulsel). Kondisi ini dinilai meningkatkan biaya operasional dan mengancam keberlangsungan usaha di daerah.

Persoalan itu mengemuka dalam pertemuan antara pelaku usaha dengan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Makassar, sebagaimana dilaporkan pada Minggu (11/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pengusaha menyampaikan keluhan mengenai distribusi solar yang dinilai belum optimal. Keterbatasan pasokan BBM berdampak pada operasional armada logistik dan aktivitas produksi sejumlah industri manufaktur.

Selain persoalan energi, pelaku usaha juga menyoroti tingginya beban pajak daerah dan nasional yang dinilai semakin menekan biaya produksi.

Perwakilan asosiasi pengusaha setempat menjelaskan bahwa dunia usaha menghadapi tekanan dari dua sisi. Biaya operasional terus meningkat akibat sulitnya memperoleh solar dan tingginya kewajiban perpajakan, sementara ruang untuk menaikkan harga jual produk semakin terbatas.

Menurut kalangan pengusaha, pelemahan daya beli masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan harga. Kenaikan harga produk dikhawatirkan semakin menekan permintaan pasar dan memperburuk kondisi usaha.

Menanggapi keluhan itu, Komisi VII DPR RI menyatakan akan mendorong pembahasan bersama pihak terkait, termasuk PT Pertamina (Persero), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Kementerian Keuangan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perlunya evaluasi terhadap kuota dan distribusi solar bersubsidi di Sulawesi Selatan agar pasokan dapat memenuhi kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain pembenahan distribusi energi, pelaku industri juga mengharapkan adanya kebijakan fiskal yang dapat meringankan beban usaha, termasuk kemungkinan pemberian insentif sesuai kewenangan pemerintah.

Langkah penanganan dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan kegiatan produksi, mempertahankan tenaga kerja, dan mencegah risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sulawesi Selatan memiliki peran strategis sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan distribusi barang di kawasan Indonesia Timur. Karena itu, gangguan pasokan energi dan meningkatnya biaya usaha dikhawatirkan turut memengaruhi aktivitas ekonomi regional.

Pelaku usaha berharap pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki distribusi solar serta mengevaluasi kebijakan yang membebani sektor industri. (Krs)