Pemerintah Pusat Janjikan Tambahan Kuota BBM Sulsel

SULSELTA.NET, Makassar — Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk Sulawesi Selatan. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya konsumsi BBM dan antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan jajaran Kementerian ESDM di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (14/10/2026).

Pertemuan dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Komjen Pol Yudhiawan Wibisono, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, serta perwakilan BPH Migas dan manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.

Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas kondisi ketersediaan BBM, pola distribusi, serta langkah penguatan pengawasan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dan sektor logistik tetap terpenuhi.

Berawal dari Lonjakan Konsumsi BBM

Persoalan distribusi BBM di Sulawesi Selatan menjadi perhatian sejak September 2026, menyusul meningkatnya antrean kendaraan, terutama pengguna Solar bersubsidi, di sejumlah SPBU.

Berdasarkan laporan yang berkembang saat itu, Pertamina mencatat peningkatan permintaan BBM di SPBU lebih dari 20 persen dibandingkan kondisi normal.

Untuk mempercepat distribusi, Integrated Terminal Makassar dioperasikan selama 24 jam dan armada mobil tangki tambahan disiapkan guna mendukung pengiriman BBM ke SPBU.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga memperkuat koordinasi pengawasan bersama kepolisian untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk praktik pengisian berulang dan penggunaan tangki kendaraan yang dimodifikasi.

Pemprov Sulsel Usulkan Tambahan Kuota 30 Persen

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menggelar rapat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, dan Hiswana Migas pada 14 September 2026.

Dalam rapat yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel itu, pemerintah provinsi mengusulkan penambahan kuota BBM sebesar 30 persen kepada pemerintah pusat.

Usulan diajukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi, mendukung aktivitas transportasi dan logistik, serta mengurangi antrean kendaraan di SPBU.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan distribusi BBM berjalan lebih lancar seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Distribusi BBM Akan Dievaluasi

Sebulan setelah pengajuan usulan, jajaran Kementerian ESDM melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada 14 Oktober 2026.

Dalam pembahasan itu, pemerintah pusat menyampaikan komitmen penambahan kuota BBM sekaligus mengevaluasi mekanisme distribusi agar pasokan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Salah satu langkah yang dibahas adalah penerapan skema distribusi silang atau cross-supply, yakni pengalihan pasokan dari wilayah dengan konsumsi lebih rendah menuju wilayah yang mengalami peningkatan permintaan.

Melalui mekanisme ini, Pertamina diharapkan dapat merespons lebih cepat ketika terjadi lonjakan konsumsi di SPBU atau wilayah tertentu.

Pemerintah pusat juga menyatakan bahwa stok BBM secara nasional berada dalam kondisi aman. Meski demikian, pengawasan distribusi tetap menjadi perhatian untuk mencegah penyimpangan dan memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak.

Realisasi Tambahan Kuota Masih Dinantikan

Komitmen penambahan kuota BBM menjadi perkembangan penting setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan kenaikan alokasi sebesar 30 persen pada September lalu.

Namun, komitmen pemerintah pusat belum dapat diartikan sebagai kepastian bahwa seluruh usulan tambahan 30 persen telah disetujui.

Besaran tambahan kuota yang akan diberikan kepada Sulawesi Selatan serta jadwal realisasi penyalurannya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari instansi terkait.

Pemerintah daerah dan pusat diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina agar distribusi BBM berjalan efektif, antrean kendaraan dapat dikurangi, dan kebutuhan energi masyarakat maupun sektor ekonomi tetap terpenuhi.