Pemkot Makassar Perpanjang Kontrak 6.472 PPPK Paruh Waktu

SULSELTA.NET, Makassar — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar resmi memperpanjang masa perjanjian kerja 6.472 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu setelah melalui proses evaluasi kinerja dan kedisiplinan.

Keputusan itu ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa perjanjian kerja secara simbolis oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Apel Kesiapan, Disiplin, dan Kinerja PPPK Paruh Waktu di Lapangan Karebosi, Selasa (20/10/2026).

Kebijakan ini menjadi langkah Pemkot Makassar untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik sekaligus mencegah bertambahnya angka pengangguran akibat berakhirnya masa kerja ribuan pegawai.

135 Pegawai Tidak Lolos Evaluasi

Perpanjangan kontrak tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh PPPK paruh waktu.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, sebanyak 6.607 pegawai masuk dalam proses evaluasi yang dilakukan melalui masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Dari jumlah itu, sebanyak 6.472 pegawai dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan masa kerja. Sementara 135 pegawai lainnya tidak masuk dalam daftar perpanjangan setelah melalui proses penilaian dan verifikasi.

Evaluasi mencakup sejumlah indikator, mulai dari tingkat kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerja, kepatuhan terhadap aturan, hingga kontribusi pegawai dalam menjalankan tugas.

BKPSDMD Kota Makassar yang dipimpin Kamelia Thamrin Tantu melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian dan rekomendasi masing-masing OPD sebelum keputusan perpanjangan ditetapkan.

Munafri Tekankan Perlindungan Lapangan Kerja

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa keputusan memperpanjang masa kerja ribuan PPPK paruh waktu turut mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Menurutnya, apabila ribuan pegawai kehilangan pekerjaan dalam waktu bersamaan, kondisi itu berpotensi memengaruhi perekonomian keluarga dan meningkatkan jumlah pengangguran di Kota Makassar.

Karena itu, pemerintah kota berupaya mempertahankan tenaga kerja yang masih dibutuhkan, dengan tetap menerapkan evaluasi berdasarkan kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan, Munafri menilai keberadaan PPPK paruh waktu memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Para pegawai diharapkan mampu menunjukkan tanggung jawab, meningkatkan kualitas pekerjaan, serta memberikan pelayanan yang semakin baik.

Perpanjangan Kontrak Bukan Jaminan Permanen

Meski ribuan pegawai mendapatkan perpanjangan masa kerja, Pemkot Makassar menegaskan bahwa kebijakan ini bukan jaminan keberlanjutan kontrak tanpa evaluasi.

Penilaian kinerja akan terus dilakukan untuk memastikan setiap pegawai menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya.

Pemerintah kota juga menekankan pentingnya kehadiran yang dapat dipertanggungjawabkan, perilaku kerja yang baik, serta kepatuhan terhadap aturan birokrasi.

Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai tindakan sesuai ketentuan, termasuk penghentian perjanjian kerja.