Hukum  

Bareskrim Usut TPPU BBM Subsidi Ilegal di Sulsel, Kerugian Rp67,9 Miliar

SULSELTA.NET, Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus yang melibatkan tujuh tersangka ini memiliki potensi kerugian negara mencapai Rp67,9 miliar.

Pengembangan perkara tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Bareskrim kini menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari praktik penyalahgunaan biosolar bersubsidi. Penyidik juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengidentifikasi transaksi serta pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut.

Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan Ditreskrimsus Polda Sulsel berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026. Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi itu diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026.

Selama periode tersebut, sekitar 3.532 kiloliter atau 3,53 juta liter biosolar bersubsidi diduga dialihkan melalui pengangkutan darat dan pemindahan antarkapal di perairan Makassar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi, menjelaskan bahwa para pelaku diduga memanfaatkan dokumen pembelian BBM nonsubsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan biosolar bersubsidi.

Modusnya dilakukan dengan membeli BBM nonsubsidi dalam jumlah kecil, antara lain 30 kiloliter, guna memperoleh dokumen transaksi resmi. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi dalam volume yang jauh lebih besar.

Biosolar diangkut menggunakan truk tangki sebelum dipindahkan dengan mesin pompa ke dua kapal jenis Self Propelled Oil Barge (SPOB), yakni SPOB Sannia dan SPOB Sukses Rahayu 999.

Dari kedua kapal tersebut, BBM kembali dipindahkan melalui metode ship-to-ship atau transfer antarkapal menuju kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.

Dalam penyidikan perkara awal, Ditreskrimsus Polda Sulsel telah memeriksa 43 saksi dan seorang ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Hasil penyidikan kemudian mengantarkan polisi pada penetapan tujuh orang sebagai tersangka.

Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa dua kapal SPOB, kapal tanker MT Bakti 1, tujuh truk tangki pengangkut BBM, dua mesin pompa Alcon, serta sekitar 120 kiloliter biosolar yang masih tersimpan di dalam kapal dan truk tangki.

Berdasarkan hasil penghitungan dalam penyidikan, potensi kerugian keuangan negara akibat praktik tersebut mencapai Rp67.904.375.000.

Perkara ini memasuki tahap baru setelah kejaksaan menyatakan berkas penyidikan tindak pidana asal lengkap atau P-21 melalui surat nomor 9251 tertanggal 12 November 2026.

Sementara itu, Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan TPPU pada 20 Oktober 2026 sebagai dasar pengembangan penyidikan terhadap aliran dana hasil penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Melalui koordinasi dengan PPATK, penyidik menelusuri transaksi keuangan dan kepemilikan aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana. Penelusuran tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi pihak lain yang diduga menerima atau menikmati keuntungan dari praktik penyalahgunaan biosolar bersubsidi di Sulawesi Selatan.