SULSELTA.NET, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sulawesi Selatan, Wartomo, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Selasa (17/11/2026).
Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Penyidik kini mendalami dugaan pemberian uang kepada pejabat Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan mutasi dan rotasi jabatan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, Wartomo dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Selain Wartomo, penyidik memanggil Kepala Kanwil ATR/BPN Jambi, Humaidi, untuk mendalami dugaan serupa. Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.
KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap notaris Junita Sari Ujung dan Direktur Utama PT Alia Digital Printex, Linda Anggraeningsih.
Pemanggilan sejumlah pejabat pertanahan daerah ini merupakan bagian dari perluasan penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN yang sebelumnya terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026.
Dalam operasi di wilayah Jabodetabek tersebut, KPK mengamankan 19 orang terkait dugaan suap pembukaan blokir lahan dan pengurusan sertifikat HGB proyek PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah operasi, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat Kementerian ATR/BPN, pejabat kantor pertanahan, pihak perusahaan, serta sejumlah pihak swasta.
Di antara tersangka terdapat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, dan Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitoyo Adhi.
Lima tersangka lainnya yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlefi.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK menemukan indikasi bahwa dugaan penerimaan uang di lingkungan Kementerian ATR/BPN tidak hanya berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan.
Penyidik juga menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan promosi, mutasi, dan rotasi jabatan di lingkungan kementerian tersebut.
Pendalaman perkara dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah pejabat pertanahan dari berbagai daerah serta penelusuran bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.
Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah sejumlah lokasi, termasuk ruangan di Kementerian ATR/BPN, kediaman pihak terkait, serta kantor perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan perkara tersebut.
Pada Selasa (17/11/2026), KPK juga memanggil Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat Dindin Saripudin dan mantan pejabat pada posisi yang sama, Gunung Jayalaksana.
Pemeriksaan terhadap keduanya bersama sejumlah pegawai kantor pertanahan dan pihak swasta dijadwalkan berlangsung di Polresta Bandung, Jawa Barat.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap Wartomo dan Humaidi difokuskan pada pendalaman dugaan pemberian uang kepada pejabat Kementerian ATR/BPN terkait proses mutasi dan rotasi jabatan.
Wartomo masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut. Pemanggilannya merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran dana yang muncul dalam pengembangan kasus suap pengurusan HGB.






