Hukum  

Kejati Sulsel Tahan Kepala Unit Terkait 16 Kredit Fiktif Rp2,3 Miliar

SULSELTA.NET, MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menahan seorang kepala unit lembaga jasa keuangan berinisial AH dalam kasus dugaan korupsi pencairan 16 kredit fiktif di Kota Makassar. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.315.754.000 atau sekitar Rp2,3 miliar.

AH ditahan pada Senin (16/11/2026), setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada 10 November 2026.

Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan AH selama menjabat sebagai kepala unit di salah satu lembaga jasa keuangan di Makassar.

Dalam kurun Februari hingga Mei 2026, AH diduga merekayasa pengajuan kredit dengan memanipulasi data dan dokumen persyaratan pinjaman.

Melalui praktik tersebut, sebanyak 16 kredit fiktif diduga berhasil dicairkan secara sepihak tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Perkara ini mulai ditangani pada tahap penyidikan sejak 30 September 2026, setelah audit investigasi internal menemukan indikasi kerugian keuangan negara mencapai Rp2,31 miliar.

Tim penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel kemudian mengumpulkan dokumen transaksi serta memeriksa tujuh orang saksi dan satu orang ahli untuk mendalami dugaan penyimpangan tersebut.

Hasil pemeriksaan selanjutnya dibahas dalam gelar perkara di hadapan Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin. Penyidik menyimpulkan telah memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang sah untuk menetapkan AH sebagai tersangka.

Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa (10/11/2026), berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026.

Enam hari kemudian, AH menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter Klinik Adhyaksa sebelum penyidik memutuskan melakukan penahanan.

Penahanan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026 selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026.

AH ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar untuk menjalani masa penahanan selama proses penyidikan berlangsung.

Dalam perkara ini, penyidik menyangkakan AH melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun sangkaan subsider menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejati Sulsel juga mengembangkan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam pencairan kredit fiktif tersebut.

Langkah yang dilakukan meliputi penggeledahan, pemblokiran rekening, serta penelusuran aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan perkara.

Penelusuran tersebut diarahkan untuk mengungkap penggunaan dana hasil pencairan 16 kredit fiktif sekaligus mengidentifikasi kemungkinan pihak lain yang turut berperan dalam dugaan korupsi tersebut.