Kasus Dugaan Penganiayaan Staf, Ketua DPRD Bone Diperiksa BK

SULSELTA.NET, Bone — Kasus dugaan penganiayaan terhadap staf Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terus bergulir. Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, telah menjalani pemeriksaan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Bone terkait laporan yang diajukan Yuli Nofita Sari (29).

Pemeriksaan Andi Tenri berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026, sebagai bagian dari penanganan dugaan pelanggaran etik atas insiden yang terjadi di kantin Gedung DPRD Bone pada 22 Juli 2026.

Ketua BK DPRD Bone, Bahtiar Malla, menyampaikan bahwa Andi Tenri hadir tepat waktu dan bersikap kooperatif selama pemeriksaan.

Namun, hasil pemeriksaan belum diumumkan kepada publik. BK DPRD Bone menyatakan hasil penanganan perkara akan disampaikan secara resmi melalui rapat paripurna DPRD.

Berawal dari Persoalan Penyediaan Kue

Kasus ini bermula dari insiden di kantin Gedung DPRD Bone, Jalan Reformasi, Kecamatan Tanete Riattang Barat, pada Rabu, 22 Juli 2026, sekitar pukul 14.30 WITA.

Perselisihan diduga dipicu kesalahpahaman mengenai penyediaan kue untuk dua orang tamu Ketua DPRD Bone.

Yuli Nofita Sari mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Andi Tenri. Menurut pengakuannya, wajahnya dilumuri kue, tubuhnya disiram air mineral, dan dirinya dilempari botol sambal.

Merasa dirugikan atas kejadian itu, Yuli kemudian melaporkan dugaan penganiayaan kepada Polres Bone agar diproses melalui jalur hukum.

Sementara itu, Andi Tenri membantah melakukan penganiayaan maupun melempar benda ke arah Yuli. Ia menyatakan kue dilemparkan ke lantai karena kesal, bukan diarahkan kepada stafnya.

Dengan adanya perbedaan keterangan antara pelapor dan terlapor, penanganan perkara masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.

Polisi Periksa Ketua DPRD Bone

Selain ditangani Badan Kehormatan, kasus ini juga diproses melalui jalur pidana oleh Satreskrim Polres Bone.

Pada Sabtu, 25 Juli 2026, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di kantin Gedung DPRD Bone.

Dalam pemeriksaan lokasi, penyidik mendapati kamera pengawas atau CCTV di sekitar area kejadian dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi.

Penyidik kemudian mengumpulkan keterangan sejumlah saksi untuk mendalami laporan dugaan penganiayaan.

Pada Selasa, 8 September 2026, Andi Tenri menjalani pemeriksaan di Polres Bone. Penyidik mengajukan sekitar 20 pertanyaan untuk mengklarifikasi kronologi kejadian.

Polisi juga mengagendakan pemeriksaan kejiwaan lanjutan terhadap Yuli di Makassar guna melengkapi alat bukti dan mendalami dampak psikologis yang dilaporkan korban.

Kuasa Hukum Soroti Transparansi Pemeriksaan

Di sisi lain, proses penanganan etik oleh BK DPRD Bone mendapat sorotan dari kuasa hukum Yuli.

Sebelumnya, pada Rabu, 30 September 2026, BK DPRD Bone telah menggelar sidang tertutup untuk memverifikasi laporan dan mendengarkan keterangan Yuli yang hadir bersama tim kuasa hukumnya.

Selanjutnya, Andi Tenri menjalani pemeriksaan pada 14 Oktober 2026.

Kuasa hukum Yuli, Aly Arisandi, mengkritik pelaksanaan pemeriksaan terlapor yang dinilai kurang transparan.

Menurut Aly, pihaknya tidak menerima surat pemberitahuan resmi mengenai jadwal pemeriksaan Andi Tenri. Tim kuasa hukum justru mengetahui agenda pemeriksaan melalui pemberitaan media.

Kondisi ini menjadi perhatian pihak pelapor karena proses pemeriksaan etik dinilai perlu dilaksanakan secara terbuka dalam hal penyampaian informasi perkembangan perkara kepada pihak terkait.

Hasil Pemeriksaan Etik Belum Diumumkan

Hingga perkembangan yang dilaporkan pada Oktober 2026, belum ada hasil akhir pemeriksaan etik BK DPRD Bone yang diumumkan dalam informasi yang tersedia.

Penanganan perkara melalui kepolisian juga masih memerlukan kejelasan mengenai hasil pemeriksaan lanjutan dan perkembangan proses hukumnya.

Kasus ini berjalan melalui dua mekanisme berbeda, yakni proses pidana di kepolisian dan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik di Badan Kehormatan DPRD Bone.

Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, sedangkan penilaian dugaan pelanggaran etik merupakan kewenangan BK DPRD Bone sesuai mekanisme yang berlaku.