SULSELTA.NET, Bone — Kasus meninggalnya seorang bayi laki-laki saat proses persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berbuntut panjang. Keluarga pasien menduga adanya keterlambatan penanganan medis, sementara pihak rumah sakit membantah dugaan kelalaian dan menyatakan seluruh tindakan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Persoalan ini akhirnya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPRD Bone, Rabu (21/10/2026). Rapat dihadiri keluarga bayi, perwakilan aliansi advokat, manajemen RSUD Tenriawaru, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bone.
Pertemuan itu menjadi forum untuk meminta kejelasan mengenai kronologi penanganan pasien, penyebab kematian bayi, serta dugaan keterlambatan tindakan medis yang dipersoalkan keluarga.
Kronologi Kematian Bayi Menurut Keluarga
Peristiwa bermula ketika ibu bayi kembali menjalani perawatan di RSUD Tenriawaru pada Rabu (14/10/2026) sore setelah sebelumnya mengalami keluhan kesehatan dan kontraksi.
Menurut keterangan keluarga, pasien sempat mengalami kesakitan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Namun, keluarga menilai respons tenaga medis, khususnya dokter yang bertanggung jawab, tidak cukup cepat menghadapi perkembangan kondisi pasien.
Nenek bayi, Rahmawati, yang juga berprofesi sebagai advokat di Kabupaten Bone, mengaku beberapa kali meminta agar dokter segera memberikan penanganan.
Keluarga mempertanyakan respons dokter ketika pasien mengalami kesakitan hingga kondisi ketuban pecah.
Pada Kamis (15/10/2026), pasien akhirnya menjalani operasi sesar darurat. Namun, bayi laki-laki yang dilahirkan tidak berhasil diselamatkan.
Kejadian itu memicu kesedihan dan kekecewaan keluarga. Rahmawati bahkan sempat menyampaikan protes kepada pihak rumah sakit sambil menggendong jenazah cucunya.
Keluarga menegaskan bahwa keberatan mereka terutama berkaitan dengan proses pelayanan dan kecepatan pengambilan tindakan medis sebelum kondisi pasien menjadi darurat.
RSUD Tenriawaru Bantah Kelalaian
Menanggapi tudingan keluarga, dokter spesialis kebidanan dan kandungan RSUD Tenriawaru, dr. Andi Koneng Pratiwi, Sp.OG, membantah adanya keterlambatan penanganan.
Dalam penjelasannya kepada wartawan pada Jumat (16/10/2026), Andi Koneng menyatakan bahwa tindakan medis telah dilaksanakan sesuai SOP.
Menurutnya, komplikasi yang dialami pasien adalah prolaps tali pusat, yakni kondisi ketika tali pusat turun mendahului atau melewati bagian terendah janin menuju jalan lahir.
Kondisi ini merupakan kegawatdaruratan obstetri karena tekanan pada tali pusat dapat mengganggu aliran darah dan pasokan oksigen kepada janin.
Andi Koneng menjelaskan bahwa ketuban pasien pecah sekitar pukul 09.00 WITA. Pemeriksaan awal setelah ketuban pecah belum menemukan tali pusat di jalan lahir.
Namun, sekitar lima menit kemudian, tali pusat diketahui keluar melalui jalan lahir.
Tim medis kemudian melakukan tindakan untuk mengurangi tekanan pada tali pusat sambil mempersiapkan operasi darurat.
Menurut penjelasan dokter, operasi dimulai sekitar pukul 10.05 WITA dan selesai sekitar pukul 10.30 WITA. Meski tindakan telah dilakukan, bayi tidak dapat diselamatkan.
Pihak rumah sakit menyatakan kematian bayi berkaitan dengan gangguan suplai oksigen akibat prolaps tali pusat.
Direktur RSUD Tenriawaru, dr. H. A. Muhammad Syahrir, juga membantah dugaan kelalaian yang dialamatkan kepada rumah sakit.
Meski demikian, penjelasan medis dari pihak rumah sakit belum sepenuhnya menjawab keberatan keluarga mengenai rangkaian penanganan sebelum kondisi darurat terjadi.
Aliansi Advokat Dorong Pemeriksaan Independen
Kasus ini turut mendapat perhatian kalangan advokat di Kabupaten Bone.
Solidaritas Advokat Bone mendorong pemeriksaan independen untuk memastikan apakah pelayanan medis yang diberikan kepada pasien telah sesuai dengan standar profesi dan prosedur yang berlaku.
Desakan serupa disampaikan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara (LBH Kenustra) Bone.
Ketua LBH Kenustra Bone, Andi Asrul Amri, menilai evaluasi tidak cukup hanya berfokus pada tindakan operasi darurat.
Menurutnya, pemeriksaan juga perlu mencakup proses pelayanan sejak pasien menjalani perawatan, tindak lanjut keluhan, pemantauan kondisi ibu dan janin, hingga pertimbangan dokter dalam menentukan tindakan medis.
Ia menekankan bahwa kematian bayi tidak otomatis membuktikan adanya kelalaian tenaga kesehatan. Sebaliknya, pernyataan bahwa pelayanan telah sesuai SOP juga perlu dapat diuji melalui catatan medis dan penilaian profesional.
Karena itu, pemeriksaan yang objektif dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada keluarga sekaligus melindungi tenaga medis dari kesimpulan yang belum terbukti.
DPRD Bone Minta Audit dan Rekam Medis Dibuka
Dalam RDPU pada Rabu (21/10/2026), Rahmawati meminta agar penanganan kasus kematian cucunya dilakukan secara adil dan transparan.
Selain meminta audit terhadap pelayanan RSUD Tenriawaru, keluarga juga mendesak agar rekam medis pasien diberikan melalui mekanisme yang berlaku.
Dokumen itu dinilai penting untuk mengetahui urutan pemeriksaan, perkembangan kondisi pasien, waktu pengambilan keputusan, dan tindakan medis yang dilakukan.
Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Muh Salam, mendorong pemeriksaan terhadap persoalan ini melalui mekanisme etik dan disiplin sesuai standar profesi.
Komisi IV juga meminta komite medis dan Dinas Kesehatan melakukan audit terhadap pelayanan rumah sakit sebagai bahan evaluasi.
Dalam rapat itu, DPRD mendorong agar pemeriksaan diselesaikan paling lambat tujuh hari kalender dan hasilnya ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Selain itu, DPRD meminta penyerahan dokumen rekam medis kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan.
DPRD Bone turut menekankan pentingnya pembenahan fasilitas kesehatan, sistem komunikasi, administrasi pelayanan, dan koordinasi tenaga medis agar penanganan pasien dalam kondisi darurat dapat berjalan optimal.






