SULSELTA.NET, Makassar — Komite Rakyat Demokratik (KOMRAD) mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Senin (2/11/2026), untuk mendesak penuntasan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kota Makassar. Organisasi ini juga meminta evaluasi terhadap kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar.
Koordinator KOMRAD, Tajering, menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, desakan itu ditujukan kepada jajaran kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejati Sulsel, hingga Kejari Makassar, agar penanganan perkara korupsi dilakukan secara transparan dan tuntas.
Tajering menyoroti sejumlah perkara, yakni dugaan jual beli jabatan kepala sekolah di Makassar, kasus terkait Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar, serta dugaan korupsi reklamasi di kawasan Metro Tanjung Bunga.
Ia menilai penanganan dugaan jual beli jabatan kepala sekolah perlu mendapatkan perhatian serius karena pihaknya mempertanyakan kelanjutan proses hukum perkara tersebut.
Selain itu, KOMRAD meminta kejelasan perkembangan penanganan kasus KONI Makassar dan dugaan korupsi reklamasi di kawasan Metro Tanjung Bunga.
Atas sejumlah persoalan itu, KOMRAD mendesak agar Kajari Makassar dievaluasi, termasuk melalui mutasi atau pencopotan apabila dinilai tidak mampu menuntaskan penanganan perkara.
Tajering menegaskan bahwa pihaknya meminta Kejati Sulsel mengambil alih penanganan dugaan jual beli jabatan kepala sekolah apabila perkara tersebut tidak dilanjutkan oleh Kejari Makassar.
KOMRAD juga mendesak adanya kepastian perkembangan penyidikan, termasuk penetapan tersangka apabila penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum.
Desakan serupa disampaikan terkait kasus KONI Makassar dan dugaan korupsi reklamasi di kawasan Metro Tanjung Bunga. KOMRAD meminta aparat penegak hukum memberikan kejelasan mengenai status serta tindak lanjut masing-masing perkara.
Tajering menjelaskan bahwa kunjungan ke Kejati Sulsel merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menjelang peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November dan Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember 2026.
Momentum tersebut, menurutnya, akan dimanfaatkan KOMRAD untuk terus menyuarakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi.
KOMRAD juga memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa secara berkala dengan titik fokus di Kantor Kejati Sulsel.
Tajering menyampaikan bahwa aksi lanjutan akan membawa tuntutan evaluasi hingga pencopotan Kajari Makassar. Pihaknya juga membuka kemungkinan menyuarakan tuntutan serupa terhadap Kajati Sulsel apabila penanganan sejumlah perkara yang disoroti dinilai tidak menunjukkan perkembangan.
Ia berharap penegakan hukum di Sulawesi Selatan berjalan profesional, transparan, dan terbebas dari kepentingan pihak tertentu sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.






