SULSELTA.NET, Jakarta — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kronologi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Tiga jenderal dan mantan jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.
Penetapan tersangka diumumkan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ketiga tersangka masing-masing adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH).
Sementara itu, Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU) masih menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi.
Penyadapan Diduga Berlangsung Sejak 2025
Asep menjelaskan, dugaan penyadapan ilegal bermula pada periode 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS).
Nomor-nomor itu diduga dimasukkan tanpa melalui mekanisme verifikasi sebagaimana diatur dalam prosedur internal Polri.
Menurut Asep, kegiatan penyadapan seharusnya mengikuti ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, termasuk persyaratan legalitas dan keterkaitannya dengan proses penegakan hukum.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan, sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa berkaitan dengan kegiatan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana.
Sasaran dugaan penyadapan meliputi Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Penghapusan Data Terungkap Oktober 2026
Perkara ini mulai terungkap setelah muncul dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Berdasarkan keterangan Kabareskrim, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS.
Aktivitas penghapusan data itu kemudian diketahui oleh petugas yang menangani sistem.
Petugas yang mengetahui kejadian tersebut selanjutnya membuat laporan polisi pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Laporan itu menjadi dasar bagi Bareskrim Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Bareskrim Periksa 13 Saksi dan Ahli
Setelah menerima laporan, penyidik Bareskrim Polri melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengungkap dugaan tindak pidana.
Sebanyak 10 saksi dan tiga saksi ahli telah diperiksa guna mendalami rangkaian peristiwa serta bukti yang berkaitan dengan sistem penyadapan.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti elektronik yang dinilai berkaitan dengan perkara.
Barang bukti tersebut meliputi 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Pemeriksaan dilakukan menggunakan pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis metode ilmiah untuk mendukung pembuktian perkara.
Hasil penyidikan kemudian menjadi dasar penetapan tiga orang sebagai tersangka pada Selasa, 3 November 2026.
Tiga Tersangka Ditahan di Mabes Polri
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri.
Ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur hukum, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara.
Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 332 KUHP dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara.
Ketiga tersangka juga dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman pidana hingga delapan tahun penjara.
Motif Penyadapan Masih Didalami
Meski telah menetapkan tiga tersangka, Bareskrim Polri masih mendalami perkara untuk mengungkap peran masing-masing pihak dan rangkaian dugaan penyadapan secara menyeluruh.
Asep menjelaskan bahwa penyidikan masih berada pada tahap awal sehingga belum seluruh hasil pemeriksaan dapat disampaikan kepada publik.
Penyidik juga masih mendalami motif dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.






