Ragam  

OJK dan Bank Sulselbar Perkuat Ekosistem Keuangan Syariah

SULSELTA.NET, Makassar — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bank Sulselbar memperkuat kolaborasi dengan ulama, akademisi, pemerintah, dan industri jasa keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan syariah di Sulawesi Selatan. Langkah ini diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pondok pesantren.

Penguatan kolaborasi tersebut menjadi fokus Workshop Akselerasi Ekosistem Keuangan Syariah yang berlangsung di Makassar pada 3–4 November 2026, sebagai bagian dari rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026.

Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas penguatan literasi, inklusi, serta pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Kolaborasi Pemerintah dan Industri Perbankan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai pengembangan ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan sinergi antara pemerintah, regulator, industri perbankan, akademisi, serta lembaga keagamaan.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pengembangan ekosistem keuangan syariah di daerah.

Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah karena didukung karakteristik sosial, budaya, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Potensi tersebut perlu diperkuat melalui peningkatan literasi keuangan, perluasan akses layanan perbankan, dan keterlibatan berbagai lembaga yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat.

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara inklusif dan berkelanjutan.

Bank Sulselbar Dorong Ekonomi Pesantren

Direktur Pemasaran dan Syariah PT Bank Sulselbar, Dirhamsyah Kadir, menaruh perhatian pada pentingnya perluasan ekosistem keuangan syariah hingga ke lingkungan pondok pesantren dan pelaku UMKM.

Penguatan layanan perbankan syariah diharapkan mampu membuka peluang bagi lembaga pendidikan keagamaan dan pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.

Pondok pesantren dinilai memiliki potensi ekonomi melalui berbagai aktivitas usaha yang dapat dikembangkan dengan dukungan akses layanan keuangan formal.

Selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, pesantren juga berpeluang menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Melalui kolaborasi dengan industri perbankan, pengelola pesantren dan pelaku UMKM diharapkan semakin memahami produk keuangan syariah serta dapat memanfaatkannya sesuai kebutuhan.

OJK Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, memberikan perhatian terhadap pentingnya penguatan ekosistem keuangan syariah melalui keterlibatan berbagai unsur masyarakat.

Kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, pemerintah, dan tokoh agama menjadi bagian penting dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan berbasis prinsip syariah.

Peran ulama dan organisasi Islam dinilai strategis karena memiliki jaringan yang luas serta kedekatan dengan masyarakat.

Keterlibatan unsur keagamaan diharapkan dapat membantu penyampaian edukasi mengenai manfaat, mekanisme, dan risiko produk keuangan syariah.

Penguatan literasi juga diperlukan agar masyarakat mampu mengenali lembaga jasa keuangan yang memiliki izin resmi serta memahami hak dan kewajiban sebelum menggunakan produk pembiayaan.

Inovasi Produk Keuangan Syariah

Pengembangan ekosistem keuangan syariah turut membuka ruang bagi pemanfaatan produk inovatif, termasuk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

CWLD merupakan instrumen yang menghubungkan pengelolaan wakaf uang dengan produk deposito syariah untuk mendukung pemanfaatan hasil pengelolaan dana bagi kepentingan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengembangan instrumen semacam ini menjadi salah satu peluang untuk memperkuat hubungan antara sektor keuangan komersial dan keuangan sosial Islam.

Namun, pemanfaatannya memerlukan edukasi yang memadai agar masyarakat memahami mekanisme, ketentuan, serta lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya.

Perluas Akses Keuangan di Sulawesi Selatan

Penguatan kerja sama OJK dan Bank Sulselbar diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani industri perbankan formal.

Pelaku UMKM, pengelola koperasi pesantren, dan komunitas usaha berbasis keagamaan menjadi kelompok yang berpotensi memperoleh manfaat dari peningkatan akses tersebut.

Selain mendukung pengembangan usaha, layanan keuangan formal juga dapat membantu masyarakat mengelola aktivitas keuangan secara lebih terencana dan transparan.

Meski demikian, perluasan akses pembiayaan tetap harus memperhatikan kelayakan usaha, kemampuan pengembalian, serta ketentuan produk yang ditawarkan lembaga keuangan.

Kolaborasi antara OJK, Bank Sulselbar, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan diharapkan terus berlanjut melalui penguatan edukasi, pengembangan layanan, serta pendampingan kepada masyarakat.

Upaya ini menjadi bagian dari pengembangan ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pondok pesantren di Sulawesi Selatan.