Hukum  

Praperadilan Bahtiar Baharuddin Ditolak, Status Tersangka Tetap Sah

SULSELTA.NET, Makassar — Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak permohonan praperadilan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas Tahun Anggaran 2024. Putusan yang dibacakan pada Senin (9/11/2026) itu menyatakan penetapan Bahtiar sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan tetap sah secara hukum.

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Arwana dalam perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks. Hakim menolak seluruh permohonan yang diajukan pihak Bahtiar setelah memeriksa keabsahan prosedur penetapan tersangka oleh penyidik Kejati Sulsel.

Kasus ini berawal dari program pengadaan dan penyaluran bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

Program dengan anggaran sekitar Rp60 miliar itu menjadi objek penyidikan setelah muncul dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya, termasuk penggelembungan harga atau mark-up dan pengadaan fiktif.

Dalam perkara ini, dugaan kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp50 miliar. Angka tersebut merupakan estimasi yang berkaitan dengan proses penyidikan dan belum menjadi nilai kerugian yang ditetapkan melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Bahtiar Sempat Menang Praperadilan Pertama

Dalam perkembangan penyidikan, Kejati Sulsel sebelumnya menetapkan Bahtiar Baharuddin sebagai tersangka bersama sejumlah pihak dari unsur aparatur sipil negara dan swasta.

Namun, penetapan tersangka tersebut mendapat perlawanan hukum dari pihak Bahtiar melalui permohonan praperadilan.

Pada gugatan pertama, pihak Bahtiar berhasil memperoleh putusan yang membatalkan penetapan tersangka sebelumnya karena persoalan pemenuhan persyaratan hukum dalam proses penetapannya.

Setelah putusan itu, tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel melanjutkan pendalaman perkara dan pengumpulan alat bukti.

Pada 1 September 2026, penyidik kembali menerbitkan surat penetapan tersangka terhadap Bahtiar.

Penetapan kedua dilakukan setelah penyidik menyatakan telah memperoleh lebih dari dua alat bukti baru yang dinilai memenuhi persyaratan hukum.

Gugatan Kedua Kembali Ditolak

Tidak menerima penetapan tersangka untuk kedua kalinya, pihak Bahtiar kembali mengajukan permohonan praperadilan ke PN Makassar pada Oktober 2026.

Dalam permohonannya, pihak Bahtiar mempersoalkan keabsahan penetapan tersangka yang kembali dilakukan penyidik Kejati Sulsel.

Pihak Bahtiar berpendapat bahwa kedudukannya sebagai Pj Gubernur Sulsel tidak serta-merta menjadikannya bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pengadaan bibit nanas.

Menurut dalil pembelaan yang diajukan, Bahtiar tidak terlibat dalam pengarahan maupun intervensi terhadap proses pengadaan yang menjadi objek penyidikan.

Selain itu, pihak pemohon mempertanyakan keabsahan alat bukti baru yang digunakan kejaksaan sebagai dasar penetapan tersangka untuk kedua kalinya.

Namun, dalam sidang putusan pada Senin (9/11/2026), hakim tunggal Arwana menilai permohonan praperadilan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan.

Hakim mempertimbangkan bahwa pemeriksaan praperadilan berfokus pada keabsahan prosedur hukum, termasuk proses penetapan tersangka, bukan untuk menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang disangkakan.

Persoalan mengenai keterlibatan Bahtiar dalam pengadaan bibit nanas dinilai merupakan bagian dari materi pokok perkara yang harus dibuktikan melalui persidangan tindak pidana korupsi.

Hakim juga menilai penyidik Kejati Sulsel telah memenuhi persyaratan prosedural penetapan tersangka, termasuk kecukupan alat bukti yang digunakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan menolak seluruh permohonan praperadilan Bahtiar dan menyatakan penetapan tersangka oleh Kejati Sulsel tetap sah secara hukum.

Kejati Sulsel Percepat Pemberkasan

Menanggapi putusan tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyampaikan bahwa penyidik akan melanjutkan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas.

Menurut Soetarmi, penyidik kini berfokus mempercepat penyelesaian berkas perkara agar proses hukum dapat berlanjut ke tahap penuntutan.

Setelah berkas dinyatakan lengkap dan persyaratan pelimpahan terpenuhi, perkara dapat dilanjutkan untuk diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

Meski permohonan praperadilan kedua telah ditolak, putusan tersebut tidak menentukan bersalah atau tidaknya Bahtiar Baharuddin dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas.

Bahtiar tetap berstatus tersangka, sedangkan pembuktian mengenai dugaan keterlibatan dan pertanggungjawaban pidananya menjadi bagian dari pemeriksaan perkara pokok.

Kejati Sulsel selanjutnya akan merampungkan proses penyidikan dan pemberkasan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.