Empat Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo, Bareskrim Dalami Dugaan Makar

SULSELTA.NET, Jakarta — Bareskrim Polri terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret empat jenderal kepolisian. Selain mendalami kemungkinan unsur makar, penyidik juga berkoordinasi dengan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan enam saksi dalam perkara tersebut.

Empat tersangka yang telah ditetapkan adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Kasus ini mencuat setelah Bareskrim mengumumkan tiga tersangka pertama pada Selasa (3/11/2026). Jumlah tersangka kemudian bertambah menjadi empat orang pada Kamis (5/11/2026).

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, praktik penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sasaran penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, hingga pengusaha.

Penyidik menduga para tersangka menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk menyadap sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Selain melakukan penyadapan di luar kepentingan penegakan hukum, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti elektronik, termasuk 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat perangkat penyimpanan data berupa flashdisk.

Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena pertimbangan kondisi kesehatan setelah mengalami stroke.

Listyo Sigit juga telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan melalui keputusan Presiden Prabowo pada Rabu (4/11/2026).

Dalam penyidikan, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 ayat (1) dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penyidik juga mendalami dugaan makar yang mencuat dalam perkembangan perkara. Asep menyebut tim Bareskrim masih menelusuri kemungkinan adanya unsur tersebut berdasarkan temuan penyidikan dan informasi yang berkembang.

Dugaan makar sebelumnya menjadi perhatian Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Keduanya menyoroti seriusnya dugaan penyadapan terhadap kepala negara.

Di tengah pengembangan kasus, Bareskrim membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai penetapan dua mantan Kapolri lainnya, Tito Karnavian dan Idham Azis, sebagai tersangka.

Asep menegaskan informasi tersebut tidak benar. Dengan demikian, penetapan tersangka yang diumumkan penyidik tetap mencakup empat jenderal kepolisian.

Perkembangan perkara juga mendapat perhatian LPSK setelah Polri mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam saksi.

Ketua LPSK Achmadi pada Selasa (10/11/2026) menjelaskan bahwa permohonan tersebut sedang ditelaah sejak 6 November 2026. LPSK berkoordinasi dengan penyidik untuk mendalami potensi ancaman yang dihadapi para saksi serta kebutuhan perlindungan selama proses hukum.

Di tingkat pemerintahan, Presiden Prabowo menerima sepuluh mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri antara lain Tito Karnavian, Sutanto, Badrodin Haiti, dan sejumlah mantan pimpinan Polri lainnya. Berdasarkan keterangan Sekretariat Presiden, pertemuan membahas berbagai isu dan perkembangan situasi terkini.