SULSELTA.NET, Wajo — Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, Sulawesi Selatan, telah meningkatkan penanganan dugaan korupsi pengadaan satu juta batang bibit murbei Tahun Anggaran 2020 ke tahap penyidikan. Penyidik kini menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepala Seksi Intelijen Kejari Wajo, Ardan Rizan Pariwara, membenarkan bahwa penanganan perkara yang sebelumnya dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) tersebut telah dilimpahkan ke Kejari Wajo.
Ardan menjelaskan, perkara itu sudah memasuki tahap penyidikan dan permintaan penghitungan kerugian negara telah diajukan kepada BPK. Hasil audit tersebut masih ditunggu untuk mendukung proses penyidikan.
Perkembangan ini terungkap setelah Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (DPC MOI) Kabupaten Wajo kembali mempertanyakan penanganan proyek pengadaan bibit murbei yang diduga bermasalah sejak pelaksanaannya pada 2020.
Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut bertujuan mengembangkan kembali industri persutraan melalui pengadaan satu juta batang bibit murbei. Pelaksana pengadaan disebut melibatkan CV Massalangka sebagai pihak penyedia.
Bantuan bibit direncanakan disalurkan kepada kelompok tani di empat desa, yakni Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu; Desa Wajoriaja, Kecamatan Tanasitolo; serta Desa Bottopenno dan Desa Watangrumpia di Kecamatan Majauleng.
Namun, pelaksanaan program itu dipersoalkan karena jumlah bibit yang diterima kelompok tani diduga jauh lebih sedikit dibandingkan target pengadaan.
Ketua DPC MOI Kabupaten Wajo, Marsose Gala, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun organisasinya, dari satu juta batang bibit murbei yang direncanakan, hanya sekitar 491 ribu batang yang tersalurkan kepada kelompok penerima.
Dalam keterangan yang disampaikan pada 27 Oktober 2026, Marsose menyebut jumlah bibit yang tersalurkan sebanyak 491.444 batang. Dengan demikian, terdapat selisih 508.556 batang yang diduga tidak disalurkan sebagaimana mestinya.
MOI Wajo memperkirakan nilai bibit yang tidak tersalurkan mencapai sekitar Rp1,017 miliar dengan menggunakan asumsi harga Rp2.000 per batang.
Nilai tersebut merupakan perhitungan pihak pelapor berdasarkan dugaan kekurangan penyaluran bibit, bukan hasil audit resmi kerugian negara dari BPK.
Persoalan pengadaan bibit murbei ini sebelumnya telah dilaporkan DPC MOI Kabupaten Wajo kepada Kejati Sulsel pada Mei 2025.
Setelah laporan disampaikan, organisasi tersebut beberapa kali mempertanyakan perkembangan penanganannya. Pada Juli 2026, Marsose kembali menyoroti proses hukum yang dinilai berjalan lambat meskipun dugaan selisih penyaluran bibit telah dilaporkan sejak tahun sebelumnya.
MOI Wajo juga membandingkan penanganan perkara tersebut dengan kasus pengadaan 500 ribu batang bibit murbei Tahun Anggaran 2022 di Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, yang telah diproses hingga persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.
Kedua perkara itu berkaitan dengan program pengembangan persutraan di Kabupaten Wajo, tetapi memiliki tahun anggaran dan objek pengadaan yang berbeda.
Pada 9 November 2026, MOI Wajo kembali memperluas sorotannya terhadap sejumlah proyek bantuan bibit murbei dan peralatan persutraan di daerah tersebut.
Marsose menyebut hasil pemantauan organisasinya menemukan sejumlah bantuan pemerintah yang diduga tidak tepat sasaran serta peralatan persutraan yang belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Temuan itu mendorong MOI Wajo meminta aparat penegak hukum memeriksa proyek pengadaan bibit murbei dan peralatan persutraan yang menggunakan anggaran pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
Selain pengadaan satu juta bibit murbei tahun 2020, proyek lain yang disoroti mencakup pengadaan bibit di Desa Tosora serta sejumlah mesin pengolahan sutra di Kabupaten Wajo.






