SULSELTA.NET, Makassar — Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Awal Chairuddin mempersilakan mantan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, mengajukan penangguhan penahanan dalam kasus dugaan pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keputusan menerima atau menolak permohonan tersebut tetap menjadi kewenangan penyidik.
Hal itu disampaikan Awal Chairuddin seusai melakukan kunjungan ke kantor sementara DPRD Sulsel di Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, Husniah memiliki hak mengajukan penangguhan penahanan, termasuk atas pertimbangan kesehatan. Namun, permohonan tersebut harus melalui prosedur hukum dan penilaian penyidik.
Pernyataan Kapolda muncul menjelang berakhirnya masa penahanan awal Husniah selama 20 hari di Rumah Tahanan Polda Sulsel, terhitung sejak 26 Oktober hingga 14 November 2026.
Sebelumnya, tim penasihat hukum Husniah yang dipimpin Mahyuddin Jamal telah menyampaikan rencana mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan.
Mahyuddin menjelaskan, kliennya memiliki riwayat penyakit maag akut yang dikhawatirkan memengaruhi kondisi kesehatannya selama menjalani penahanan. Kondisi tersebut disebut didukung rekam medis yang akan menjadi salah satu dasar permohonan.
Meski kepolisian membuka ruang pengajuan penangguhan, hal itu tidak berarti Husniah otomatis dapat keluar dari tahanan. Penyidik tetap akan menilai alasan dan persyaratan yang diajukan sebelum mengambil keputusan.
Husniah ditahan pada 26 Oktober 2026 setelah menjalani pemeriksaan di Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel.
Penahanan tersebut merupakan kelanjutan penyidikan dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kabupaten Gowa sepanjang 2025–2026.
Husniah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada 25 September 2026. Perkara ini ditangani penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri dan Polda Sulsel.
Dalam pengembangan penyidikan, polisi mengungkap sejumlah dugaan praktik pemerasan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, termasuk pengurusan izin gerai ritel modern. Penyidik juga mendalami dugaan penerimaan uang dalam pengadaan ambulans.
Penelusuran aliran dana turut mengarah pada dugaan tindak pidana pencucian uang. Sejumlah aset bernilai miliaran rupiah disita penyidik, termasuk rumah di kawasan Royal Spring, rumah di Waterfront Makassar, serta kendaraan Toyota HiAce.
Atas perkara tersebut, Husniah dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan terkait tindak pidana pencucian uang.
Di tengah proses penahanan, Husniah juga dilaporkan menghadapi perkara terpisah terkait dugaan pemalsuan data administrasi kependudukan. Kasus tersebut berkaitan dengan perubahan keterangan pekerjaan pada kartu tanda penduduk yang diduga digunakan untuk keperluan pengajuan perceraian.
Sementara itu, masa penahanan awal Husniah dijadwalkan berakhir pada 14 November 2026. Penyidik dapat mengajukan perpanjangan penahanan sesuai ketentuan hukum apabila proses penyidikan masih membutuhkan waktu.






