Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR

SULSELTA.NET, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Surat tersebut diterima langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani bersama jajaran pimpinan MPR lainnya. Gibran juga telah menyampaikan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ahmad Muzani menjelaskan, kedatangan Gibran ke Kompleks Parlemen bertujuan menyampaikan keputusan pengunduran dirinya secara resmi. Dalam pertemuan tersebut, Gibran meminta agar surat yang diserahkan segera diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB dengan mengenakan jas hitam dan dasi merah. Setelah bertemu pimpinan MPR, ia berpamitan sebelum meninggalkan gedung parlemen.

Dalam keterangannya kepada awak media, Muzani mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri Gibran tidak mencantumkan alasan spesifik mengenai keputusan tersebut.

Surat itu menyatakan bahwa Gibran mengundurkan diri atas permintaan sendiri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029.

Gibran menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil secara sadar dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Meski demikian, tidak ada penjelasan dalam surat tersebut yang secara khusus mengaitkan pengunduran dirinya dengan polemik hukum dan politik yang berkembang belakangan ini.

Keputusan Gibran muncul di tengah meningkatnya tekanan politik menyusul persoalan administrasi pendidikan yang menjadi perdebatan dalam proses pencalonannya sebagai wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat sekolah menengah atas dari luar negeri yang digunakan Gibran dalam pengurusan surat keterangan penyetaraan pendidikan.

Meskipun MK tidak menerima gugatan yang diajukan, pertimbangan dalam putusan tersebut memunculkan desakan agar persoalan kelayakan administrasi pencalonan Gibran ditindaklanjuti.

Perkembangan berikutnya terjadi ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan seorang warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut menjadi salah satu dasar menguatnya desakan politik terhadap wakil presiden.

Di DPR RI, sebanyak 120 anggota dewan dilaporkan mengajukan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat pada Rabu (11/11/2026), sehari sebelum Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Pengunduran diri tersebut selanjutnya menjadi agenda pembahasan MPR untuk menentukan langkah konstitusional yang diperlukan.

Apabila jabatan wakil presiden dinyatakan kosong, pengisian jabatan dilakukan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden dalam waktu paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan.

Sementara itu, mantan Presiden Joko Widodo menanggapi keputusan putranya tersebut saat berada di Solo, Kamis (12/11/2026).

Jokowi memandang pengunduran diri Gibran sebagai bagian dari dinamika jabatan politik. Ia mengaku telah mengingatkan putranya bahwa jabatan bersifat sementara dan menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.