Ragam  

Wagub Sulsel Dorong Ekspor Langsung, Soroti Lonjakan Rokok Ilegal

SULSELTA.NET, Makassar — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mendorong penguatan ekspor komoditas unggulan daerah sekaligus meminta evaluasi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Langkah ini menyusul persoalan pencatatan ekspor Sulsel dan meningkatnya penindakan terhadap rokok ilegal yang mencapai 130 juta batang sepanjang 2026.

Persoalan tersebut dibahas saat Fatmawati menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan, Martha Octavia, bersama jajarannya di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Kamis (12/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Fatmawati menyoroti sejumlah komoditas unggulan Sulsel yang belum memberikan nilai ekonomi optimal bagi daerah. Produk seperti rumput laut, ikan, kopi, cengkeh, gula aren, dan markisa masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah melalui pedagang perantara.

Selain persoalan nilai tambah, pencatatan asal barang ekspor juga menjadi perhatian. Sejumlah komoditas asal Sulsel dikirim melalui pelabuhan di Surabaya maupun Jakarta sehingga kontribusi ekspornya berpotensi tercatat sebagai ekspor daerah lain.

Fatmawati mendorong pembentukan klaster komoditas unggulan di setiap kabupaten dan kota. Koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan dapat berperan sebagai pengumpul hasil produksi sekaligus memperkuat posisi tawar petani dan pelaku usaha.

Penguatan jalur logistik juga dinilai penting agar produk Sulsel dapat menjangkau pasar internasional secara lebih efisien. Salah satu langkah yang didorong adalah penyediaan layanan kapal langsung atau direct call serta fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), khususnya untuk komoditas perikanan.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat memperbaiki rantai distribusi sekaligus mendukung pencatatan dokumen asal barang ekspor secara lebih akurat.

Menanggapi kebutuhan tersebut, Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel Martha Octavia menyatakan kesiapan Bea Cukai mendampingi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu memasuki pasar ekspor.

Pendampingan akan dilakukan melalui program Klinik Ekspor yang mencakup edukasi prosedur kepabeanan, peningkatan kesiapan produk, hingga fasilitasi pertemuan dengan calon pembeli dari luar negeri.

Bea Cukai juga akan membantu pelaku usaha memahami persyaratan ekspor serta memfasilitasi kebutuhan impor mesin produksi untuk meningkatkan kapasitas industri.

Martha menekankan bahwa keberhasilan ekspor tidak hanya bergantung pada akses pasar, tetapi juga kemampuan pelaku usaha menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan produk.

Selain penguatan ekspor, pertemuan tersebut membahas peningkatan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data yang dipaparkan jajaran Bea Cukai, jumlah rokok ilegal yang ditindak hingga November 2026 mencapai sekitar 125 juta hingga 130 juta batang. Angka tersebut meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 40 juta batang.

Lonjakan hasil penindakan itu menjadi perhatian pemerintah provinsi, terutama terkait efektivitas pengawasan dan pembagian penerimaan cukai kepada daerah.

Fatmawati menilai formula pembagian DBH CHT perlu dievaluasi agar mempertimbangkan kondisi daerah yang menjadi pasar dan wilayah konsumsi produk tembakau.

Menurutnya, Sulsel turut menanggung beban pengawasan peredaran rokok ilegal serta dampak kesehatan akibat konsumsi tembakau. Namun, alokasi DBH CHT yang diterima daerah justru mengalami penurunan.

Karena itu, pemerintah provinsi mendorong agar indikator pembagian dana tersebut lebih memperhatikan karakteristik daerah pemasaran dan konsumsi, tidak hanya wilayah produksi hasil tembakau.

Pembahasan juga mencakup pengembangan industri tembakau legal melalui Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT).

Fatmawati mendorong pengaktifan kembali SIHT di Kabupaten Soppeng serta pengembangan sentra serupa di Kabupaten Maros. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat kegiatan industri tembakau yang legal, produktif, dan berada dalam pengawasan ketentuan cukai.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadwalkan rapat koordinasi teknis bersama pemerintah kabupaten dan kota, Bea Cukai, serta pemangku kepentingan terkait.

Rapat tersebut akan membahas langkah operasional pengembangan klaster komoditas ekspor, pendampingan UMKM, penguatan fasilitas logistik, serta koordinasi pengawasan peredaran rokok ilegal di Sulawesi Selatan.