SULSELTA.NET, Makassar — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Muhammad Syarifuddin, memerintahkan jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) menelusuri penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian RI ke 24 kabupaten/kota di Sulsel.
Perintah tersebut merupakan bagian dari penyelidikan dugaan korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan alsintan tahun anggaran 2024–2025 dengan total anggaran mencapai Rp243,6 miliar.
Syarifuddin meminta tim Pidsus turun langsung ke daerah untuk memastikan kesesuaian antara jumlah bantuan yang dialokasikan pemerintah dengan realisasi penerimaan oleh kelompok tani.
Langkah itu disampaikan Syarifuddin seusai pertemuan dengan Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) di Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, penyelidikan tidak cukup hanya mengandalkan dokumen administrasi. Tim kejaksaan juga perlu memeriksa keberadaan dan kondisi fisik alsintan yang telah disalurkan kepada penerima bantuan.
Pemeriksaan difokuskan pada jumlah unit yang dikirim ke setiap daerah, jumlah yang benar-benar diterima kelompok tani, serta kondisi peralatan setelah diserahkan.
Dalam proses penyelidikan, Kejati Sulsel telah meminta keterangan 74 saksi yang terdiri atas pengurus kelompok tani penerima bantuan dan sejumlah pejabat Dinas Pertanian dari berbagai kabupaten/kota.
Keterangan para saksi menjadi bahan untuk menelusuri kemungkinan ketidaksesuaian antara data pengadaan, dokumen distribusi, dan realisasi bantuan di lapangan.
Program bantuan alsintan yang sedang diselidiki mencakup dua tahun anggaran. Pada 2024, Kementerian Pertanian mengalokasikan Rp123,6 miliar untuk pengadaan traktor roda empat, traktor roda dua, traktor crawler, pompa air, dan hand sprayer.
Sementara pada 2025, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp120 miliar, meliputi pengadaan traktor roda empat, combine harvester atau mesin pemanen padi, hand tractor, serta hand sprayer.
Total anggaran kedua tahun tersebut mencapai Rp243,6 miliar. Nilai itu merupakan anggaran program yang menjadi objek penyelidikan, bukan jumlah kerugian keuangan negara yang telah ditetapkan.
Selain menelusuri proses pengadaan dan distribusi, kejaksaan mendalami dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan, termasuk kemungkinan adanya ketidaksesuaian jumlah alat yang diterima kelompok tani.
Syarifuddin menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga Kamis (12/11/2026), perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Kejati Sulsel belum menetapkan tersangka maupun melakukan penyitaan unit alsintan.
Tim Pidsus masih mengumpulkan keterangan dan mencocokkan dokumen penyaluran dengan kondisi di lapangan sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut penanganan perkara.






