SULSELTA.NET, Jakarta — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Pengungkapan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan bahwa penyidik telah menetapkan empat tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi (SU), Eko Hadi Santoso (EH), dan Ahrie Sonta Nasution (AS). Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam operasi penyadapan yang berlangsung sejak Desember 2024 hingga Oktober 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan kepada DPR, Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang memberikan perintah, menentukan target, sekaligus menerima hasil akhir penyadapan.
Perintah tersebut disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada jajaran yang menangani kegiatan pemantauan komunikasi. Penyidik menduga sejumlah penyadapan dilakukan tanpa permohonan resmi dari penyidik dan tidak berkaitan dengan penanganan perkara pidana.
Suyudi menjelaskan, target penyadapan mencakup Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat pemerintahan, anggota legislatif, pimpinan partai politik, aparat penegak hukum, hingga kelompok aktivis dan mahasiswa.
Dalam struktur pelaksanaannya, Slamet Uliandi yang menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan memberikan persetujuan terhadap kegiatan penyadapan.
Slamet juga disebut meneruskan laporan harian dan hasil analisis penyadapan dari bagian monitoring kepada Listyo Sigit sebagai penerima akhir informasi.
Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah penyadapan ketika menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.
Eko kemudian memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan melalui WhatsApp tanpa didahului surat permohonan resmi dari penyidik.
Setelah masa jabatan Eko berakhir, posisi tersebut dilanjutkan Irjen Ahrie Sonta Nasution sejak 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
Menurut pemaparan Kapolri, Ahrie diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator, mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, serta melaporkan hasilnya kepada Listyo Sigit.
Penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan Ahrie dalam perintah pengawasan terhadap target tertentu di luar kegiatan penyadapan komunikasi.
Operasi tersebut diduga memanfaatkan fasilitas penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum. Nomor komunikasi target dimasukkan ke dalam sistem pemantauan tanpa melalui mekanisme permohonan penyidik sebagaimana mestinya.
Hasil pemantauan kemudian diolah menjadi rekaman komunikasi, laporan harian, dan laporan analisis yang disampaikan secara berjenjang kepada pihak penerima.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Suyudi turut memaparkan dugaan upaya menghilangkan jejak kegiatan penyadapan.
Ahrie Sonta diduga memerintahkan penghapusan rekaman suara dan catatan aktivitas sistem, sekaligus pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan dan mengoordinasikan perintah penyadapan.
Instruksi penghapusan data tersebut menjadi bagian penting dalam pengungkapan perkara yang kemudian ditangani Bareskrim Polri.
Kasus ini dilaporkan secara resmi pada 30 Oktober 2026. Penyidik selanjutnya menelusuri rangkaian perintah, mekanisme persetujuan, pelaksanaan penyadapan, serta alur penyampaian hasil pemantauan.
Pada 3 November 2026, penyidik menetapkan Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta Nasution sebagai tersangka. Pemeriksaan kemudian berkembang hingga Slamet Uliandi turut ditetapkan sebagai tersangka keempat.
Dalam pemaparan di DPR, Kapolri menegaskan bahwa konstruksi perkara tidak hanya menyangkut pelaksanaan penyadapan tanpa prosedur, tetapi juga dugaan keterlibatan pihak yang memberikan perintah dan menerima hasil kegiatan tersebut.
Penyidik mengaitkan dugaan peran Listyo Sigit dengan tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, sedangkan keterlibatan tersangka lainnya didalami berdasarkan kewenangan dan tindakan masing-masing dalam rangkaian penyadapan.
Selain dugaan akses ilegal dan penghilangan data elektronik, kepolisian juga membuka penyelidikan terpisah terkait dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Penyelidikan tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara setelah penyidik mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.






