Hukum  

Kejari Palopo Telusuri Aliran Dana Proyek Lapangan Gaspa

SULSELTA.NET, Palopo — Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi proyek revitalisasi Lapangan Gaspa Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang dibiayai melalui anggaran tahun 2025. Penyidikan kini mengarah pada penelusuran dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut.

Perkembangan terbaru pada Jumat (13/11/2026) menunjukkan penyidik kembali memeriksa sembilan saksi untuk memperjelas keterlibatan pihak-pihak dalam proyek yang memiliki nilai kontrak sekitar Rp2,989 miliar itu.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Palopo, Trio Andi, menjelaskan pemeriksaan tambahan tersebut melibatkan sejumlah unsur, termasuk pihak penyedia pekerjaan dan Pemerintah Kota Palopo.

Di antara saksi yang diperiksa terdapat pihak penyedia berinisial Z dan H, unsur Pemerintah Kota Palopo berinisial A dan K, serta dua orang berinisial R dan S yang diduga berperan sebagai perantara penyaluran uang.

Penyidik juga menelusuri dugaan aliran dana dari Z kepada AS melalui R dan S. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan transaksi tersebut dengan pelaksanaan proyek revitalisasi Lapangan Gaspa.

Penelusuran aliran dana menjadi bagian dari pengembangan penyidikan yang sebelumnya berfokus pada dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan perencanaan dan spesifikasi teknis proyek.

Proyek revitalisasi Lapangan Gaspa menggunakan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025. Total alokasi anggaran disebut mencapai sekitar Rp3,5 miliar, dengan pagu tender sekitar Rp3 miliar.

Pekerjaan dimenangkan CV Duta Sarana dengan nilai kontrak sekitar Rp2,989 miliar, sedangkan pengawasan pekerjaan melibatkan CV Duta Konstruksi sebagai konsultan pengawas.

Berdasarkan jadwal kontrak, pekerjaan fisik berlangsung selama 57 hari kalender, mulai 5 November hingga 31 Desember 2025. Lapangan tersebut kemudian diresmikan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada April 2026.

Namun, pelaksanaan proyek mendapat sorotan setelah muncul dugaan penyimpangan spesifikasi pekerjaan, termasuk perubahan sejumlah item melalui mekanisme Contract Change Order (CCO) serta persoalan penggunaan jenis rumput lapangan.

Dugaan ketidaksesuaian antara perencanaan dan hasil pekerjaan tersebut menjadi salah satu materi yang ditelusuri aparat penegak hukum.

Kejari Palopo meningkatkan penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada 15 Juni 2026. Pada tanggal yang sama, kejaksaan mengajukan permohonan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Penyidikan kemudian berlanjut dengan penggeledahan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palopo pada 12 Agustus 2026.

Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut, penyidik mengamankan 29 dokumen serta satu unit komputer yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek.

Dokumen yang diamankan mencakup administrasi pengadaan, kontrak pekerjaan, hingga pencairan anggaran. Seluruhnya menjadi bagian dari bahan pembuktian untuk menelusuri proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban proyek.

Pada 18 September 2026, penyidik menggelar ekspose perkara bersama auditor BPKP untuk membahas temuan penyidikan dan kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara.

Hingga akhir Oktober 2026, sekitar 31 saksi telah diperiksa. Mereka berasal dari kelompok kerja pengadaan, Dinas PUPR, pejabat pembuat komitmen, konsultan, serta pihak penyedia pekerjaan.

Pemeriksaan terus berkembang pada November 2026 dengan pendalaman dugaan transaksi keuangan yang melibatkan sejumlah pihak.

Kejari Palopo menyebut konstruksi perkara mulai menemukan titik terang. Namun, penetapan tersangka masih menunggu finalisasi hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP.

Hasil audit tersebut akan menjadi salah satu bahan penting bagi penyidik dalam menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk menilai keterkaitan antara dugaan penyimpangan pekerjaan, aliran dana, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.