SULSELTA.NET, Makassar — Maraknya aksi tawuran antarkelompok, geng motor, dan kejahatan jalanan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mendapat sorotan serius DPRD Kota Makassar. Aparat kepolisian didesak meningkatkan penindakan terhadap pelaku kekerasan, sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperkuat pengamanan melalui patroli gabungan hingga tingkat kelurahan.
Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis A. Misbah, mendesak Kapolda Sulawesi Selatan beserta jajarannya mengambil langkah tegas untuk memberantas aksi tawuran, geng motor, dan kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat.
Desakan itu menyusul laporan 11 kasus geng motor dan tawuran di Makassar sepanjang 2026. Sejumlah peristiwa kekerasan bahkan dilaporkan menimbulkan korban jiwa.
Muchlis menilai aparat kepolisian perlu mengedepankan langkah pencegahan melalui peningkatan patroli di kawasan rawan konflik. Penanganan tidak boleh hanya dilakukan setelah bentrokan pecah atau masyarakat menjadi korban.
Selain penegakan hukum, ia mendorong penguatan peran pemerintah setempat dan tokoh masyarakat dalam mendeteksi potensi perselisihan antarkelompok sejak dini.
Pemkot Makassar Instruksikan Patroli Malam
Merespons meningkatnya gangguan keamanan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama jajaran TNI, Polri, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan di Balai Kota Makassar, Selasa (20/10/2026).
Dalam rapat itu, Munafri menginstruksikan seluruh camat dan lurah turun langsung melakukan patroli malam bersama aparat keamanan.
Pengawasan tidak hanya difokuskan pada wilayah yang telah mengalami tawuran, tetapi juga kawasan yang masih kondusif guna mencegah konflik meluas ke lingkungan lain.
Munafri menekankan bahwa penanganan tawuran membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan aparat keamanan. Koordinasi antarkecamatan dan kelurahan harus diperkuat agar potensi bentrokan dapat diantisipasi lebih awal.
Provokator Tawuran Jadi Sasaran Penindakan
Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap dugaan keterlibatan pihak luar yang memicu konflik antarkelompok.
Dalam perkembangan penanganan tawuran, muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak yang menggerakkan pemuda untuk memancing bentrokan dengan imbalan uang.
Pemerintah kota meminta aparat keamanan menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi provokator, termasuk kemungkinan adanya ajakan dan aksi saling menantang melalui media sosial.
Penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana diharapkan dapat memutus rangkaian provokasi yang berpotensi memicu bentrokan susulan.
CCTV dan Pos Ronda Diperkuat
Selain patroli dan penegakan hukum, Pemkot Makassar mendorong penguatan sistem pengawasan melalui pemanfaatan kamera pengawas atau CCTV di kawasan rawan konflik.
Keberadaan CCTV dinilai penting untuk membantu aparat memantau situasi keamanan sekaligus mendukung proses penyelidikan apabila terjadi tindak kekerasan.
Pengawasan berbasis lingkungan juga menjadi perhatian melalui pengaktifan pos ronda dan peningkatan koordinasi antara pemerintah kelurahan, RT/RW, serta tokoh masyarakat.
Langkah ini diharapkan mempercepat penyampaian informasi apabila ditemukan tanda-tanda yang berpotensi memicu gangguan keamanan.
Kapolda Sulsel Perintahkan Razia Busur
Sejalan dengan upaya pencegahan tawuran, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Awal Chairuddin memerintahkan penindakan terhadap aktivitas pembuatan dan peredaran busur panah yang berpotensi digunakan dalam aksi kekerasan.
Pengawasan terhadap senjata tajam dan busur panah menjadi salah satu perhatian kepolisian menyusul maraknya penggunaan senjata berbahaya dalam bentrokan antarkelompok.
Kapolda juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak, terutama pada malam hingga dini hari, untuk mencegah keterlibatan mereka dalam aksi kekerasan jalanan.
Melalui koordinasi DPRD, Pemkot Makassar, TNI-Polri, dan masyarakat, upaya penanganan tawuran kini diarahkan pada dua langkah utama, yakni penegakan hukum terhadap pelaku serta pencegahan konflik melalui pengawasan lingkungan.






