Hukum  

Dugaan Korupsi Bibit Kakao Bulukumba Dilaporkan ke Kejati Sulsel

SULSELTA.NET, Makassar — Front Pemuda Pemerhati Rakyat (FPPR) melaporkan dugaan korupsi pengadaan bibit kakao Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025 ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Selasa (3/11/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggelembungan harga atau mark-up serta persoalan sertifikasi dan standar mutu bibit kakao yang disalurkan melalui program pemerintah daerah.

Berdasarkan keterangan FPPR, pengadaan bibit kakao tersebut merupakan bagian dari program pemerintah daerah untuk mendukung peremajaan tanaman perkebunan dan meningkatkan produktivitas kakao milik petani di Kabupaten Bulukumba.

Namun, dalam pelaksanaannya, FPPR mengaku menemukan sejumlah indikasi penyimpangan, baik dari aspek administrasi pengadaan maupun kualitas bibit yang disediakan.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan perbedaan signifikan antara harga bibit kakao di pasaran dan nilai pengadaan yang tercantum dalam dokumen kontrak.

FPPR menduga selisih harga tersebut mengindikasikan adanya penggelembungan anggaran yang perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

Selain persoalan harga, FPPR juga mempertanyakan legalitas dan standar mutu bibit kakao yang disalurkan kepada masyarakat.

Organisasi tersebut menduga terdapat bibit yang tidak dilengkapi sertifikasi resmi atau belum memenuhi persyaratan mutu sebagaimana ketentuan pengadaan benih tanaman perkebunan.

Persoalan kualitas bibit dinilai penting karena dapat memengaruhi keberhasilan program peremajaan tanaman dan produktivitas perkebunan kakao masyarakat.

Sebelum melayangkan laporan, FPPR menyatakan telah melakukan penelusuran lapangan dengan memeriksa dokumen kontrak, membandingkan harga pengadaan, serta mengumpulkan informasi dan sampel fisik bibit kakao.

Hasil penelusuran itu kemudian dituangkan dalam dokumen laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada Kejati Sulsel.

Dalam laporannya, FPPR meminta kejaksaan memanggil dan memeriksa kepala dinas terkait serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek pengadaan bibit kakao Tahun Anggaran 2025.

Pemeriksaan dinilai diperlukan untuk mengetahui mekanisme perencanaan, penetapan harga, pemilihan penyedia, hingga proses penyaluran bibit kepada penerima manfaat.

FPPR juga mendesak aparat kejaksaan menelusuri penggunaan dan aliran dana proyek guna memastikan ada atau tidaknya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Organisasi tersebut turut meminta jajaran tindak pidana khusus kejaksaan mengusut laporan secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meski demikian, dugaan penggelembungan harga dan persoalan sertifikasi bibit yang dilaporkan FPPR masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan oleh aparat berwenang.

Besaran nilai kontrak pengadaan, jumlah bibit yang disalurkan, serta potensi kerugian negara juga belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Kejati Sulsel mengenai hasil telaah laporan FPPR maupun kemungkinan tindak lanjut ke tahap penyelidikan.

Tanggapan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, dinas terkait, dan PPK mengenai dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut juga belum tersedia.

Penanganan laporan ini selanjutnya bergantung pada hasil verifikasi dokumen dan pemeriksaan oleh Kejati Sulsel untuk menentukan apakah terdapat bukti awal yang cukup guna menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi tersebut.