SULSELTA.NET, Jakarta — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto membuka persoalan mengenai pengawasan penggunaan teknologi penyadapan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penyidikan Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyalahgunaan Lawful Interception Management System (LIMS), sistem yang seharusnya digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum sesuai prosedur.
Perkara ini menjadi perhatian karena penyidik menemukan dugaan penggunaan fasilitas penyadapan tanpa verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026), menjelaskan bahwa dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Menurut Asep, para tersangka diduga memerintahkan pemasukan sejumlah nomor telepon ke server LIMS tanpa mengikuti mekanisme verifikasi yang ditetapkan.
Nomor-nomor itu kemudian diduga menjadi sasaran penyadapan meskipun tidak berkaitan dengan perkara pidana yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya pemeriksaan terhadap mekanisme otorisasi, pengendalian akses, dan pengawasan penggunaan sistem penyadapan di lingkungan kepolisian.
Mengenal LIMS dan Prosedur Penyadapan Polri
LIMS merupakan singkatan dari Lawful Interception Management System, yakni sistem manajemen yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyadapan komunikasi secara sah.
Teknologi ini memungkinkan aparat yang memiliki kewenangan melakukan pemantauan komunikasi terhadap target tertentu sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum.
Dalam pelaksanaannya, penyadapan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kepentingan pribadi atau perintah yang tidak memiliki dasar hukum.
Penggunaan fasilitas tersebut harus mengikuti prosedur, termasuk pemeriksaan dasar kewenangan, verifikasi target, dan pengelolaan informasi hasil penyadapan.
Ketentuan mengenai tata cara penyadapan di lingkungan Polri antara lain diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.
Peraturan itu memuat prinsip perlindungan hak asasi manusia, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, partisipasi, dan kerahasiaan.
Prinsip legalitas mengharuskan penyadapan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, prinsip kerahasiaan mengatur agar hasil penyadapan digunakan secara proporsional dan relevan dengan kepentingan pengungkapan tindak pidana.
Dengan ketentuan tersebut, keberadaan teknologi penyadapan pada dasarnya bukan merupakan pelanggaran hukum. Persoalan muncul apabila kewenangan dan fasilitas yang tersedia digunakan di luar prosedur yang sah.
Dugaan Penghapusan Data Jadi Perhatian
Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, Bareskrim Polri mengungkap adanya dugaan perintah penghapusan berkas hasil penyadapan pada komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026.
Asep menjelaskan bahwa tindakan itu diketahui oleh petugas yang kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Laporan tersebut menjadi bagian dari proses pengungkapan perkara yang selanjutnya ditangani penyidik Bareskrim Polri.
Dalam penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti elektronik, meliputi 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat unit flashdisk.
Dugaan penghapusan data menempatkan pengelolaan jejak aktivitas elektronik sebagai salah satu aspek penting dalam perkara ini.
Catatan aktivitas sistem atau log memiliki fungsi untuk merekam penggunaan fasilitas digital. Dalam pemeriksaan forensik, data semacam itu dapat membantu menelusuri aktivitas dan akses pengguna apabila tersedia serta dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.
Meski demikian, belum ada penjelasan terperinci yang dipublikasikan mengenai seluruh hasil pemeriksaan forensik sistem LIMS maupun sejauh mana data yang diduga dihapus berhasil dipulihkan.
Tiga Tersangka dan Proses Hukum
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak berarti para pihak telah terbukti bersalah. Pembuktian dugaan tindak pidana tetap harus dilakukan melalui proses peradilan.
Pemerintah Tegaskan Penyadapan Harus Sesuai Hukum
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam keterangan pemerintah pada Rabu (4/11/2026), menyampaikan bahwa mekanisme penyadapan telah diatur melalui peraturan perundang-undangan.
Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pelaksanaan penyadapan yang dilakukan secara sah dan sesuai prosedur.
Prasetyo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
Presiden kemudian menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan untuk memastikan kelangsungan tugas lembaga tersebut.
Pengawasan Akses dan Perlindungan Privasi
Kasus ini turut menempatkan perlindungan privasi komunikasi sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
Penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum memerlukan pengendalian yang dapat memastikan setiap tindakan memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan terhadap otorisasi, pembatasan akses pengguna, pencatatan aktivitas, serta pengelolaan hasil penyadapan menjadi aspek penting dalam menjaga agar fasilitas penegakan hukum tidak digunakan di luar kewenangan.
Dalam perkara yang sedang ditangani Bareskrim Polri, belum diketahui secara terperinci apakah telah dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem LIMS dan mekanisme pengawasan internal yang berlaku.
Belum ada pula keterangan resmi mengenai kemungkinan perubahan prosedur pengendalian akses setelah dugaan penyalahgunaan sistem tersebut terungkap.
Hingga kini, proses hukum terhadap para tersangka masih berlangsung. Hasil penyidikan lebih lanjut diharapkan dapat memperjelas bagaimana dugaan penyalahgunaan fasilitas penyadapan terjadi, termasuk mekanisme pengawasan yang berjalan saat peristiwa berlangsung.






