Hukum  

Eks Kepala BP2P Sulawesi III Ditahan Kasus Perjadin Fiktif

SULSELTA.NET, Makassar — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menahan mantan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi III, Iskandar Ismail (II), dalam perkara dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas fiktif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp516,59 juta.

Iskandar sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor TAP-29/P.4/Fd.2/01/2026 tertanggal 29 Januari 2026.

Perkara itu berkaitan dengan penggunaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan BP2P Sulawesi III selama Iskandar menjabat sebagai kepala balai.

Iskandar mulai menjabat Kepala BP2P Sulawesi III pada 2 Maret 2022. Dalam kedudukannya, ia memiliki kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dugaan penyimpangan berlangsung pada periode Oktober 2022 hingga Juli 2023.

Dalam penyidikan, Iskandar diduga menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) untuk perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan. Nama sejumlah pegawai juga diduga dicantumkan dalam administrasi perjalanan dinas meski pegawai bersangkutan tidak melakukan perjalanan dan tetap bekerja di kantor.

Modus lainnya berupa dugaan penambahan jumlah hari perjalanan dinas untuk memperbesar nilai pencairan anggaran.

Selain itu, penyidik menemukan dugaan penggunaan kuitansi sewa kendaraan fiktif yang dibuat seolah-olah terdapat kegiatan mobilisasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Perkara kemudian bergulir ke ranah hukum setelah Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyerahkan dokumen dan barang bukti awal kepada Kejati Sulsel pada 30 Mei 2025.

Penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta mengumpulkan dokumen berkaitan dengan penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil penyidikan dan audit, perbuatan yang disangkakan kepada Iskandar mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp516.595.000.

Pada 6 Oktober 2026, Iskandar kembali menjalani pemeriksaan di Kantor Kejati Sulsel. Setelah pemeriksaan dan pemeriksaan kesehatan, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan proses hukum.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, menyampaikan bahwa tersangka ditahan di Lapas Kelas I Makassar selama 20 hari, terhitung sejak 6 Oktober hingga 25 Oktober 2026.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan penyelesaian perkara sebelum proses hukum berlanjut ke tahapan berikutnya.

Dalam perkara ini, penyidik menyangkakan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tersangka juga disangkakan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Proses hukum terhadap Iskandar masih berlangsung. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. (Red)