Gadai Motor Demi Pacar, Nasib Bergantung Aduan Ibu

SULSELTA.NET, BONE — Seorang perempuan berinisial YM (28) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, diamankan polisi setelah diduga mengambil dan menggadaikan sepeda motor milik ibu kandungnya, YU (65). Uang hasil penggadaian senilai Rp2,5 juta dilaporkan diberikan kepada kekasihnya.

Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan pencurian melibatkan hubungan ibu dan anak kandung. Dalam hukum pidana, pencurian di lingkungan keluarga tertentu termasuk delik aduan, sehingga pengaduan korban memiliki peran penting dalam kelanjutan penuntutan.

YM diketahui merupakan warga Jalan Kolonel Pol. Andi Dadi, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

Berdasarkan informasi awal, peristiwa bermula ketika YM diduga mengambil kunci sepeda motor Honda Scoopy milik ibunya saat korban lengah.

Tanpa sepengetahuan YU, kendaraan itu kemudian dibawa dan diduga digadaikan kepada pihak lain senilai Rp2.500.000.

Uang hasil penggadaian dilaporkan diserahkan kepada kekasih YM. Namun, dugaan motif tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari penyidik.

Merasa dirugikan, YU kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian.

Menindaklanjuti laporan korban, anggota Reserse Kriminal Polsek Tanete Riattang melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan YM.

Polisi juga dilaporkan mengamankan satu unit sepeda motor Honda Scoopy milik korban yang sebelumnya telah digadaikan.

Pengaduan Ibu Menjadi Kunci Penuntutan

Perkara ini memiliki aspek hukum khusus karena terduga pelaku dan korban merupakan anak dan ibu kandung yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus.

Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, pencurian yang melibatkan hubungan keluarga tertentu termasuk kategori delik aduan.

Artinya, penuntutan perkara bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang secara hukum berhak mengajukannya.

Dalam KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026, ketentuan pencurian dalam keluarga diatur melalui Pasal 481 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Apabila ketentuan itu berlaku terhadap perkara YM, pengaduan YU sebagai korban menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kelanjutan penuntutan pidana.

Meski demikian, adanya pengaduan tidak otomatis membuat seseorang harus menjalani hukuman penjara. Penahanan dan pemidanaan tetap mengikuti persyaratan hukum serta proses peradilan.

Sang Ibu Berhak Mencabut Pengaduan

Dalam mekanisme delik aduan, korban memiliki hak untuk menarik kembali pengaduan yang telah diajukan.

Pasal 30 KUHP mengatur bahwa pengaduan dapat ditarik kembali dalam jangka waktu tiga bulan sejak diajukan.

Apabila pencabutan dilakukan secara sah dalam batas waktu yang ditentukan, hal itu dapat menghalangi kelanjutan penuntutan terhadap perkara yang bergantung pada pengaduan korban.

Karena itu, keputusan YU untuk mempertahankan atau mencabut pengaduannya dapat membawa konsekuensi hukum terhadap perkara yang melibatkan anak kandungnya.

Namun, hak mencabut pengaduan bukan berarti korban memiliki kewenangan langsung menentukan apakah terduga pelaku harus ditahan atau dibebaskan.

Keputusan mengenai penahanan tetap berada pada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya, sedangkan pemidanaan merupakan kewenangan pengadilan.