Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri, Dijadwalkan ke MPR

SULSELTA.NET, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026). Gibran juga disebut dijadwalkan mendatangi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026) untuk melanjutkan proses pengunduran diri dari jabatannya.

Kabar penyerahan surat tersebut disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Berdasarkan laporan sejumlah media, Budi Arie membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo.

Surat itu dilaporkan diserahkan langsung di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah Presiden kembali dari kunjungan kerja ke Aceh.

Perkembangan tersebut menyusul pertemuan tertutup antara Gibran dan Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu menjadi awal munculnya kabar pengunduran diri Gibran secara terbuka.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan bahwa Gibran telah mengutarakan niat mundur kepada Presiden. Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menolak niat tersebut dan memberikan sejumlah saran kepada wakilnya.

Dalam pertemuan itu, Gibran juga disebut mendapat kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Persoalan dokumen pendidikan tersebut menjadi salah satu isu yang berkembang dalam dinamika politik terkait kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Di tengah kabar pengunduran diri itu, sejumlah tokoh politik memberikan tanggapan berbeda.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mengaku belum mengetahui adanya keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran. Berdasarkan informasi yang dimilikinya, Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga membenarkan adanya rencana kedatangan Gibran ke MPR pada Kamis (12/11/2026). Namun, ia tidak menjelaskan secara terperinci tujuan kunjungan tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga belum memberikan kepastian mengenai kabar pengunduran diri Gibran karena belum menerima informasi resmi terkait persoalan tersebut.

Selain kabar pengunduran diri, dinamika politik di DPR turut berkembang melalui laporan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan wakil presiden.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi dilaporkan telah mengajukan usulan tersebut pada Rabu (11/11/2026).

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa disebut menyampaikan bahwa usulan tersebut telah memenuhi persyaratan awal dan dijadwalkan untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).

Pengajuan HMP merupakan mekanisme yang berbeda dari pengunduran diri secara sukarela. HMP dapat menjadi bagian dari proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR apabila diarahkan pada pemberhentian wakil presiden.

Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto menjelaskan bahwa pengunduran diri dan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan memiliki prosedur hukum berbeda, meskipun keduanya dapat berujung pada kekosongan jabatan wakil presiden.

Apabila jabatan wakil presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.