SULSELTA.NET, Makassar — Inflasi tahunan di Sulawesi Selatan (Sulsel) meningkat menjadi 4,24 persen pada Oktober 2026, naik dari 3,75 persen pada September. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok menjadi perhatian karena berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan yang diberitakan sejumlah media, inflasi Oktober 2026 secara bulanan atau month-to-month (m-to-m) tercatat sebesar 0,57 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi bulanan nasional sebesar 0,22 persen.
Sementara itu, inflasi kumulatif sepanjang Januari hingga Oktober 2026 atau year-to-date (y-to-d) mencapai 3,81 persen.
Inflasi tahunan Sulsel sebesar 4,24 persen juga melampaui batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi satu poin persentase, yakni 3,5 persen.
Kondisi ini menunjukkan tekanan harga di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi, terutama pada komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Harga Pangan Jadi Penyumbang Utama
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan Sulawesi Selatan pada Oktober 2026.
Kelompok pengeluaran ini mencatat inflasi sebesar 7,71 persen dengan andil terhadap inflasi umum mencapai 2,39 poin persentase.
Cabai rawit menjadi salah satu komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap inflasi, yakni 0,49 poin persentase. Kenaikan harganya berkaitan dengan tekanan pasokan di tingkat daerah.
Selain cabai rawit, daging ayam ras memberikan andil inflasi sebesar 0,17 poin persentase, ikan layang atau benggol 0,14 poin persentase, serta cabai merah dan minyak goreng masing-masing 0,13 poin persentase.
Komoditas lainnya yang turut menyumbang inflasi adalah ikan bandeng sebesar 0,11 poin persentase dan tomat sebesar 0,09 poin persentase.
Kenaikan harga juga terjadi pada kelompok nonpangan. Emas perhiasan memberikan andil inflasi sebesar 0,25 poin persentase, sedangkan bensin menyumbang 0,15 poin persentase.
Besarnya kontribusi kelompok pangan memperlihatkan bahwa perubahan harga kebutuhan sehari-hari menjadi faktor penting dalam peningkatan inflasi Sulawesi Selatan.
Pengamat Soroti Gangguan Pasokan Pangan
Pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Abdul Razak Munir, menilai kenaikan inflasi Sulawesi Selatan terutama berkaitan dengan tekanan pasokan bahan pangan.
Menurut analisisnya, gangguan pasokan pada komoditas yang harganya mudah berfluktuasi atau volatile food menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan harga.
Kondisi ini berbeda dengan inflasi yang terutama disebabkan peningkatan permintaan masyarakat.
Ketika pasokan komoditas pangan terganggu, harga dapat meningkat meskipun kebutuhan konsumsi masyarakat relatif tidak berubah.
Situasi tersebut menjadi tantangan bagi pengendalian inflasi daerah karena stabilitas harga tidak hanya bergantung pada ketersediaan barang di pasar, tetapi juga kelancaran distribusi dari daerah produksi menuju pusat konsumsi.
Selain persoalan pangan, kelangkaan solar yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah turut menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang.
Peningkatan biaya pengangkutan dapat memberikan tekanan tambahan terhadap harga barang yang diterima konsumen.
Daya Beli Masyarakat Terancam Menurun
Ekonom Universitas Muhammadiyah Makassar, Abdul Muttalib Hamid, mengingatkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memberikan tekanan lebih besar kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok menengah.
Kelompok masyarakat ini harus mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk kebutuhan rutin, seperti makanan, transportasi, dan pengeluaran rumah tangga lainnya.
Ketika harga kebutuhan utama meningkat sementara pendapatan tidak mengalami penyesuaian yang sebanding, kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa berpotensi menurun.
Rumah tangga juga dapat menghadapi pilihan untuk mengurangi pengeluaran di luar kebutuhan pokok agar anggaran tetap mencukupi.
Tekanan inflasi yang berlangsung dalam waktu lama berisiko memengaruhi pola konsumsi masyarakat, termasuk pengeluaran untuk kebutuhan sekunder.
Meski demikian, besarnya penurunan daya beli masyarakat Sulawesi Selatan belum dapat dipastikan hanya berdasarkan angka inflasi. Penilaian lebih lanjut memerlukan data pendapatan riil dan konsumsi rumah tangga.
Tekanan Inflasi Berpotensi Berlanjut
Tekanan harga di Sulawesi Selatan masih berpotensi berlanjut menjelang akhir 2026, terutama seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru.
Perubahan permintaan, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas harga.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, dan instansi terkait diharapkan memperkuat koordinasi pengendalian harga.
Upaya yang menjadi perhatian meliputi penguatan pasokan pangan, kelancaran distribusi antardaerah, pemantauan harga kebutuhan pokok, serta pelaksanaan pasar murah apabila diperlukan.
Pengawasan terhadap jalur distribusi juga penting untuk mengantisipasi gangguan pasokan yang dapat memperbesar tekanan harga di tingkat konsumen.
Dengan inflasi tahunan mencapai 4,24 persen pada Oktober 2026, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi salah satu tantangan ekonomi Sulawesi Selatan menjelang akhir tahun.
Perkembangan inflasi pada bulan-bulan berikutnya akan menjadi indikator penting untuk melihat efektivitas pengendalian harga dan dampaknya terhadap kemampuan belanja masyarakat.






