SULSELTA.NET, Makassar — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) mengintensifkan penanganan delapan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Dari jumlah tersebut, enam perkara telah memasuki tahap penyidikan, sedangkan dua lainnya masih dalam tahap penyelidikan.
Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, memaparkan perkembangan penanganan sejumlah perkara yang mencakup pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, program pendidikan, pertanahan, hingga penggunaan anggaran pemerintah.
Penanganan perkara dilakukan melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, penghitungan kerugian negara, serta pemberkasan sesuai perkembangan masing-masing kasus.
Kasus Pengadaan Bibit Nanas Rp60 Miliar
Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024.
Proyek dengan nilai anggaran sekitar Rp60 miliar itu diduga bermasalah akibat penggelembungan harga, penggunaan data yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, serta persoalan kualitas bibit yang disalurkan.
Perkara ini disebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp52,4 miliar.
Dalam perkembangan penanganannya, lima terdakwa telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.
Proses hukum lain yang berkaitan dengan perkara tersebut masih berlangsung sesuai mekanisme peradilan.
Perjalanan Dinas Fiktif BP2P Sulawesi III
Kejati Sulsel juga menangani dugaan korupsi perjalanan dinas pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi III untuk periode 2022–2023.
Penyidik mendalami dugaan manipulasi surat perintah tugas serta pencatatan personel yang tidak sesuai dengan pelaksanaan perjalanan dinas.
Penyimpangan tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp516 juta.
Dalam proses penanganannya, mantan kepala balai telah menjalani penahanan. Berkas perkara juga dilaporkan telah dinyatakan lengkap atau P-21.
Dengan status tersebut, perkara dapat dilanjutkan ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum sesuai ketentuan hukum.
Kasus Smart Library Disdik Sulsel
Perkara lainnya berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan program Smart Library dan Bookless Library pada Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan tahun anggaran 2022.
Program dengan nilai proyek sekitar Rp20 miliar itu menjadi objek penyidikan karena adanya dugaan penyimpangan pengadaan perangkat dan materi perpustakaan digital.
Persoalan yang didalami meliputi dugaan penggunaan buku digital tanpa izin serta ketidaksesuaian spesifikasi perangkat dengan ketentuan pengadaan.
Dalam perkembangan penyidikan, sebanyak 115 saksi telah diperiksa untuk mendalami proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program.
Penyidik juga masih memerlukan hasil penghitungan kerugian negara sebagai bagian dari kelengkapan penanganan perkara.
Dugaan Korupsi Reklamasi Tanjung Bunga
Kejati Sulsel turut mengusut dugaan penyimpangan dalam penguasaan lahan dan perizinan reklamasi kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan izin lokasi reklamasi yang melibatkan PT MIM serta persoalan penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB).
Penyidik mendalami legalitas proses perizinan, pengalihan hak, serta pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan penguasaan lahan.
Dalam perkembangan penanganannya, Kejati Sulsel dilaporkan telah menerbitkan empat surat perintah penyidikan dan memeriksa 17 saksi.
Pemeriksaan dilakukan untuk memperjelas konstruksi perkara serta mengumpulkan alat bukti yang diperlukan dalam proses hukum.
Dugaan Korupsi Bantuan Alsintan Rp243,6 Miliar
Selain perkara yang telah memasuki penyidikan, Kejati Sulsel juga menangani dugaan penyimpangan pengadaan dan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) Kementerian Pertanian untuk periode anggaran 2024–2025.
Program dengan nilai anggaran sekitar Rp243,6 miliar itu menjadi objek pendalaman terkait proses pengadaan dan distribusi bantuan kepada kelompok penerima.
Pada tahap penyelidikan, aparat penegak hukum mengumpulkan bahan keterangan dan data untuk menentukan apakah terdapat dugaan peristiwa pidana yang dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Nilai anggaran program tersebut tidak serta-merta menunjukkan besaran kerugian negara.
Dugaan Penyimpangan Dana Pokir DPRD Bone
Perkara lainnya yang masih berada pada tahap penyelidikan berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Bone.
Pendalaman diarahkan pada dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan serta mekanisme penunjukan langsung dalam sejumlah proyek yang berkaitan dengan penggunaan anggaran.
Penyelidik masih perlu mengumpulkan keterangan dan dokumen pendukung untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.
Penetapan status hukum pihak-pihak yang diduga terlibat harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kejati Sulsel Percepat Penanganan Perkara
Secara keseluruhan, Kejati Sulsel menyatakan sedang menangani delapan perkara dugaan korupsi dengan perkembangan hukum yang berbeda.
Enam perkara dilaporkan telah memasuki tahap penyidikan, sementara dua lainnya masih dalam tahap penyelidikan.
Namun, tidak seluruh perkara berada pada tahapan pemberkasan yang sama. Sebagian telah memasuki proses persidangan, sedangkan perkara lainnya masih memerlukan pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, atau penghitungan kerugian negara.
Percepatan penanganan diarahkan agar perkara yang telah memenuhi persyaratan dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan.
Proses hukum terhadap seluruh perkara tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, kecukupan alat bukti, dan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.






