Hukum  

Kejati Sulsel Usut Dugaan Korupsi CCTV AI Rp28 Miliar

SULSELTA.NET, Makassar — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mengusut dugaan korupsi pengadaan Smart Controlling System berupa kamera pengawas (CCTV) berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Proyek senilai Rp28,06 miliar yang diperuntukkan bagi 106 SMA dan SMK pada tahun anggaran 2024 itu telah memasuki tahap penyidikan.

Pengusutan perkara ini berfokus pada dugaan penggelembungan harga atau mark-up pengadaan perangkat serta indikasi ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan nomenklatur yang telah ditetapkan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Muhammad Syarifuddin, memaparkan perkembangan penanganan perkara tersebut dalam konferensi pers di Gedung Kejati Sulsel, Makassar, Senin (2/11/2026).

Kasus pengadaan CCTV berbasis AI menjadi salah satu dari delapan perkara dugaan korupsi yang dipaparkan Kejati Sulsel dalam kesempatan itu.

Proyek CCTV AI untuk 106 Sekolah

Pengadaan Smart Controlling System dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Nilai kontrak proyek mencapai Rp28,06 miliar dengan sasaran pengadaan sistem pengawasan berbasis teknologi di 106 SMA dan SMK yang tersebar di Sulawesi Selatan.

Sistem tersebut dirancang untuk mengintegrasikan perangkat CCTV dengan teknologi kecerdasan buatan guna mendukung pengawasan di lingkungan sekolah.

Namun, pelaksanaan proyek kini menjadi objek penyidikan setelah muncul indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan dan penggunaan anggaran.

Jaksa Dalami Dugaan Mark-up Harga

Dalam penanganan perkara ini, penyidik Kejati Sulsel mendalami dua persoalan utama yang diduga berkaitan dengan pengadaan Smart Controlling System.

Pertama, adanya indikasi penggelembungan harga perangkat dan sistem CCTV berbasis AI dibandingkan dengan harga pasar.

Kedua, dugaan ketidaksesuaian penggunaan pos anggaran dengan nomenklatur penganggaran yang berlaku.

Kedua persoalan itu menjadi bagian dari materi penyidikan untuk menelusuri proses perencanaan, pengadaan, hingga pertanggungjawaban anggaran proyek.

Meski demikian, indikasi penyimpangan yang sedang diperiksa belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang terbukti sebelum melalui proses hukum.

Penyidikan Dimulai 20 Oktober 2026

Penanganan perkara meningkat dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan setelah Kejati Sulsel menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 20 Oktober 2026.

Penerbitan surat tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengumpulkan alat bukti dan mengidentifikasi pihak yang diduga bertanggung jawab.

Penyidik juga mendalami dokumen pengadaan serta keterangan pihak-pihak yang mengetahui pelaksanaan proyek.

Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri dugaan penyimpangan sejak proses penganggaran hingga pelaksanaan pengadaan CCTV berbasis AI di sekolah penerima.

Empat Saksi Telah Diperiksa

Dalam perkembangan penyidikan hingga awal November 2026, Kejati Sulsel dilaporkan telah memeriksa empat saksi yang berkaitan dengan proyek Smart Controlling System.

Para saksi berasal dari unsur Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dan pihak rekanan penyedia proyek.

Pemeriksaan diarahkan untuk memperjelas mekanisme pengadaan, penentuan harga, serta pelaksanaan pekerjaan sesuai dokumen kontrak.

Keterangan para saksi menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu.

Hingga perkembangan perkara yang dipaparkan pada 2 November 2026, belum terdapat informasi terkonfirmasi mengenai penetapan tersangka maupun nilai kerugian keuangan negara dalam kasus pengadaan CCTV AI tersebut.

Disdik Sulsel Hadapi Pengusutan Proyek Digital

Pengusutan pengadaan Smart Controlling System berlangsung bersamaan dengan penanganan dugaan korupsi proyek digital pendidikan lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.

Salah satunya adalah pengadaan Smart and Bookless Library atau sistem perpustakaan digital sekolah dengan nilai proyek sekitar Rp20 miliar.

Meski berada dalam lingkup instansi yang sama, kedua proyek merupakan objek penanganan perkara yang berbeda.

Kejati Sulsel masih mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan CCTV berbasis AI melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumen terkait.

Sementara itu, tanggapan resmi Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan maupun pihak penyedia proyek terhadap dugaan penyimpangan dalam perkara CCTV AI belum tersedia dalam informasi yang dihimpun.

Proses penyidikan masih berlanjut untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, serta menghitung potensi kerugian keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan.