Komdigi Jelaskan Aturan Takedown Konten 4 Jam, Kritik Tetap Dilindungi

SULSELTA.NET, Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan klarifikasi mengenai aturan penurunan atau takedown konten digital dalam waktu empat jam yang ramai diperbincangkan di media sosial. Pemerintah menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku untuk seluruh konten, melainkan konten yang memenuhi kriteria pelanggaran mendesak dan berisiko tinggi.

Penjelasan itu disampaikan Komdigi pada Senin (2/11/2026), menyusul beredarnya dokumen Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 dan Nomor 128 Tahun 2026 yang mengatur penanganan konten di ruang digital.

Kedua keputusan menteri yang ditetapkan pada 13 Maret 2026 itu menjadi perhatian publik setelah dokumennya beredar luas di media sosial.

Perbincangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan pemerintah dalam melakukan moderasi konten, terutama berkaitan dengan kebebasan berpendapat, kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan perlindungan produk jurnalistik.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa kedua keputusan menteri tersebut memiliki fungsi berbeda, tetapi saling berkaitan.

Menurut Mediodecci, Kepmen Komdigi Nomor 127 Tahun 2026 mengatur batas waktu penanganan konten sebagai bentuk kepastian hukum.

Sementara itu, Kepmen Komdigi Nomor 128 Tahun 2026 memuat mekanisme pengawasan serta kriteria disinformasi dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu ketertiban umum maupun keamanan negara.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut dirancang agar pengawasan konten digital berlangsung secara terukur dan akuntabel tanpa mengesampingkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara sah.

Tidak Semua Konten Wajib Diturunkan

Komdigi menjelaskan bahwa batas waktu empat jam bukan merupakan kewajiban untuk menghapus setiap unggahan yang dilaporkan masyarakat.

Ketentuan itu berlaku terhadap konten yang memenuhi kriteria pelanggaran dan telah melalui mekanisme penanganan sesuai regulasi.

Konten yang menjadi perhatian mencakup disinformasi dan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan kerugian, memicu konflik sosial, menimbulkan ketakutan, atau mengganggu ketertiban umum.

Mediodecci memastikan bahwa kritik terhadap pemerintah, perbedaan pendapat, serta bentuk ekspresi yang sah tidak otomatis menjadi objek penindakan.

Komdigi juga menyatakan bahwa penanganan berdasarkan kebijakan tersebut tidak menyasar produk jurnalistik yang dihasilkan oleh pers, termasuk laporan investigatif.

Penegasan itu disampaikan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghormati kebebasan pers dan hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

Penurunan Konten Melalui Mekanisme Bertahap

Dalam pelaksanaannya, proses penanganan konten dilakukan melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau SAMAN.

Sistem ini digunakan untuk mengawasi kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk platform digital yang menyediakan layanan konten buatan pengguna.

Mekanisme SAMAN berkaitan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Nomor 172 Tahun 2024.

Sebelum perintah pemutusan akses diterbitkan, laporan atau temuan konten terlebih dahulu menjalani proses verifikasi.

Pemeriksaan meliputi dasar hukum pelanggaran, tautan konten yang dilaporkan, serta bukti pendukung yang diperlukan.

Apabila ditemukan unsur pelanggaran, Komdigi mengirimkan pemberitahuan kepada platform melalui tahapan Pra-SAMAN.

Pada tahap ini, platform diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau klarifikasi.

Untuk konten yang dikategorikan mendesak, waktu tanggapan ditetapkan selama 12 jam. Sementara itu, konten yang tidak mendesak diberikan waktu tanggapan selama 24 jam.

Apabila platform tidak memberikan tanggapan dalam batas waktu yang ditentukan, proses dapat dilanjutkan ke tahap SAMAN.

Pada tahap berikutnya, Komdigi menerbitkan surat perintah pemutusan akses kepada platform terkait.

Setelah menerima perintah tersebut, platform wajib melakukan pemutusan akses paling lambat empat jam untuk konten mendesak dan 24 jam untuk konten tidak mendesak.

Dengan mekanisme ini, batas waktu empat jam dihitung setelah surat perintah pemutusan akses diterima platform, bukan sejak sebuah unggahan pertama kali dilaporkan.

Pemilik Konten Bisa Mengajukan Keberatan

Komdigi juga menjelaskan bahwa pemilik konten memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan apabila terjadi kesalahan dalam proses moderasi.

Mediodecci menyampaikan bahwa pemilik konten dapat meminta pemulihan apabila unggahannya dinilai keliru diturunkan.

Mekanisme keberatan juga mencakup dugaan kesalahan moderasi yang dilakukan secara mandiri oleh platform digital.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan ruang koreksi dalam pelaksanaan pengawasan konten.

Sementara itu, SAMAN juga digunakan untuk memantau kepatuhan platform terhadap kewajiban pemutusan akses dan mendukung penghitungan sanksi denda administratif apabila ditemukan pelanggaran kewajiban sesuai ketentuan.

Komdigi Tekankan Perlindungan Kebebasan Berpendapat

Melalui klarifikasi yang disampaikan pada 2 November 2026, Komdigi menegaskan bahwa percepatan penanganan konten dimaksudkan untuk membatasi penyebaran informasi yang memenuhi kriteria pelanggaran dan berpotensi merugikan masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa penetapan batas waktu turut mempertimbangkan kebutuhan pemeriksaan ulang serta kecepatan penyebaran konten di ruang digital.

Meski demikian, pelaksanaan aturan tetap harus mengikuti kriteria dan tahapan pengawasan yang telah ditetapkan.

Komdigi menegaskan bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong pengelolaan ruang digital yang lebih bertanggung jawab, sekaligus menjaga hak masyarakat untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasi secara sah.

Dengan adanya penjelasan ini, penerapan batas waktu takedown empat jam berkaitan dengan kategori konten mendesak yang telah melalui prosedur penanganan, bukan kewenangan untuk menurunkan seluruh unggahan secara langsung tanpa pemeriksaan.