LSM Laporkan Dugaan Korupsi, Kepsek SMAN 3 Bantaeng Beri Klarifikasi

SULSELTA.NET, Bantaeng — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TKP Bantaeng mengajukan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi terkait pengelolaan aset serta dugaan pungutan di SMAN 3 Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kepala SMAN 3 Bantaeng, Ismail, S.Pd., M.Pd., memberikan klarifikasi mengenai persoalan yang dilaporkan.

Ketua DPD LSM TKP Bantaeng, Aidil, menjelaskan bahwa laporan pengaduan yang diajukan ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bantaeng berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan hasil penyewaan aset sekolah.

Menurut Aidil, berdasarkan temuan pihaknya di lapangan, terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan pendapatan sewa aset milik daerah yang berada di lingkungan SMAN 3 Bantaeng, Tanetea.

Ia menduga hasil penyewaan aset sekolah tidak disetorkan kepada instansi pengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana mestinya.

Aidil menyebut persoalan itu perlu ditelusuri untuk memastikan apakah pengelolaan aset sekolah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam laporannya, LSM TKP Bantaeng merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pihaknya juga menyoroti ketentuan mengenai penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan aset milik daerah yang menjadi dasar pengaduan.

Selain persoalan penyewaan aset, Aidil turut melaporkan dugaan permintaan uang sebesar Rp500 ribu per orang kepada guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN di lingkungan SMAN 3 Bantaeng.

Ia berharap laporan pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh penyidik Polres Bantaeng melalui pemeriksaan yang objektif dan sesuai prosedur hukum.

Kepala Sekolah Jelaskan Riwayat Penyewaan Aset

Menanggapi persoalan itu, Kepala SMAN 3 Bantaeng, Ismail, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa kegiatan penyewaan lahan sekolah telah berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai kepala sekolah.

Ismail mengaku menerima kondisi pengelolaan lahan yang sudah berjalan ketika mulai bertugas. Sebagai pimpinan baru, ia kemudian berupaya melakukan pembenahan, terutama terkait kedisiplinan pembayaran kewajiban kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurutnya, langkah pembenahan dilakukan dengan memberikan instruksi kepada wakil kepala sekolah yang menangani persoalan penyewaan lahan.

Ismail juga menjelaskan bahwa pada 22 September 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat edaran gubernur mengenai larangan penyewaan dan pengelolaan lahan milik daerah.

Setelah surat edaran itu diterbitkan, ia mengaku segera memanggil para penyewa untuk menyampaikan ketentuan larangan penyewaan lahan sekolah.

Namun, karena kegiatan penyewaan telah terikat kesepakatan kontrak sebelumnya, pihak sekolah memberikan batas waktu hingga masa kontrak berakhir.

Ismail menegaskan bahwa penyewaan lahan tidak diperbolehkan berlanjut setelah kontrak yang sedang berjalan selesai.

Ismail Mengaku Tidak Mengetahui Dugaan Pungutan

Terkait laporan mengenai dugaan permintaan uang Rp500 ribu kepada para guru, Ismail menyatakan tidak mengetahui adanya pemungutan sebagaimana disampaikan pihak LSM TKP Bantaeng.

Dengan demikian, keterangan pihak pelapor dan kepala sekolah mengenai dugaan pungutan masih berbeda dan memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Begitu pula dengan persoalan penyewaan aset sekolah, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, mekanisme pembayaran, serta administrasi penyetoran pendapatan untuk memastikan kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Polres Bantaeng mengenai perkembangan penanganan pengaduan yang disampaikan LSM TKP Bantaeng.

Laporan tersebut masih berupa dugaan yang memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Belum ada dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi maupun gratifikasi dalam pengelolaan aset dan kegiatan di SMAN 3 Bantaeng.

Penyelesaian persoalan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pengelolaan aset sekolah sekaligus memastikan setiap pihak memperoleh kesempatan memberikan keterangan secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.