SULSELTA.NET, Makassar — Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Sulawesi Selatan berencana kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) untuk mendesak kejelasan penanganan dugaan korupsi pembangunan Pasar Sentral Bulukumba.
Aliansi menilai penanganan perkara tersebut berjalan lamban dan belum menunjukkan perkembangan yang dinilai signifikan. Karena itu, mereka meminta Kejati Sulsel melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penanganan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba.
Menurut Aliansi, perkara yang telah menjadi perhatian publik tersebut perlu mendapatkan kepastian penanganan. Mereka menilai proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Aliansi mendesak Kejati Sulsel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Sentral Bulukumba. Apabila dinilai diperlukan dan dimungkinkan berdasarkan kewenangan serta mekanisme hukum, mereka juga meminta Kejati Sulsel mengambil alih penanganan perkara tersebut.
Perwakilan Aliansi menilai perkara itu tidak seharusnya dibiarkan berjalan tanpa kepastian. Menurut mereka, apabila Kejari Bulukumba belum mampu menunjukkan perkembangan penanganan yang jelas, Kejati Sulsel perlu melakukan supervisi dan evaluasi serta mempertimbangkan langkah lebih lanjut sesuai ketentuan hukum.
Selain menyampaikan tuntutan kepada Kejati Sulsel, Aliansi berencana mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) mengevaluasi Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba.
Desakan tersebut, menurut Aliansi, berkaitan dengan evaluasi terhadap kepemimpinan Kejari Bulukumba dalam memastikan penanganan perkara berlangsung efektif, profesional, dan akuntabel.
Aliansi berpandangan proses penegakan hukum tidak semestinya berhenti pada pemeriksaan tanpa adanya kepastian. Mereka meminta proses dilanjutkan sesuai ketentuan apabila aparat penegak hukum menemukan bukti dan dasar hukum yang cukup.
Aliansi juga menilai lambannya perkembangan suatu perkara yang menjadi perhatian masyarakat berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Karena itu, mereka meminta adanya tindakan konkret berupa supervisi, evaluasi, dan kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Sentral Bulukumba.
Aliansi menegaskan rencana aksi tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial dan pengawalan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Mereka menyatakan tuntutan yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses penyelidikan maupun penyidikan. (Red)
