OJK Sulselbar Catat 1.070 Aduan Pinjol Ilegal

SULSELTA.NET, Makassar — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) dilaporkan menerima 1.190 pengaduan masyarakat terkait layanan sektor keuangan. Dari jumlah itu, sebanyak 1.070 laporan atau sekitar 90 persen disebut berkaitan dengan aktivitas pinjaman online (pinjol) ilegal.

Data itu disampaikan dalam bahan pemaparan evaluasi sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen OJK Sulselbar di Makassar, Senin (12/10/2026).

Tingginya jumlah laporan pinjol ilegal menjadi perhatian karena praktik layanan keuangan tanpa izin berpotensi merugikan masyarakat, terutama melalui penyalahgunaan data pribadi dan penagihan yang disertai intimidasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pengaduan berkaitan dengan ancaman penyebaran data pribadi, intimidasi terhadap kontak darurat, hingga tindakan pelecehan melalui media digital.

Selain penagihan yang meresahkan, muncul modus pengiriman dana tanpa persetujuan penerima atau dikenal sebagai modus salah transfer.

Dalam praktiknya, korban menerima sejumlah uang ke rekening pribadi meskipun tidak pernah mengajukan pinjaman. Setelah dana masuk, pihak yang mengaku sebagai pemberi pinjaman melakukan penagihan dengan tuntutan pembayaran bunga tinggi.

Makassar Disebut Dominasi Pengaduan

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam bahan evaluasi, Kota Makassar disebut menjadi wilayah dengan jumlah laporan tertinggi, yakni sekitar 40 persen dari keseluruhan pengaduan.

Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros menyusul sebagai daerah dengan laporan pengaduan yang cukup menonjol.

Dari sisi pekerjaan, kelompok pegawai swasta dan ibu rumah tangga disebut termasuk pihak yang banyak melaporkan persoalan pinjaman online ilegal.

Sementara itu, berdasarkan segmentasi jenis kelamin, sekitar 64 persen pelapor kasus pinjol ilegal disebut merupakan perempuan.

Meski demikian, rincian persebaran wilayah, pekerjaan, dan jenis kelamin pelapor masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian data dengan periode pelaporan OJK.

OJK Ingatkan Prinsip Legal dan Logis

Untuk menekan praktik keuangan ilegal, OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui prinsip 2L, yakni Legal dan Logis.

Masyarakat diminta memastikan perusahaan penyedia layanan keuangan memiliki izin resmi dari OJK sebelum menggunakan produk atau mengajukan pinjaman.

Selain memeriksa legalitas, calon pengguna juga perlu mempertimbangkan kewajaran bunga, biaya administrasi, serta ketentuan pembayaran yang ditawarkan.

Upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dilakukan melalui koordinasi OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

Langkah penanganan mencakup penghentian aktivitas entitas ilegal serta koordinasi dengan pihak terkait untuk menangani rekening yang terindikasi digunakan dalam kegiatan keuangan ilegal.

Masyarakat yang menemukan dugaan praktik pinjaman online ilegal dapat menyampaikan laporan melalui layanan Kontak OJK 157.

OJK juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memberikan akses data pribadi, terutama kepada aplikasi pinjaman yang tidak memiliki izin resmi.

Kewaspadaan dinilai penting mengingat layanan keuangan digital semakin mudah diakses, sementara pelaku pinjaman ilegal terus menggunakan berbagai modus untuk menjangkau calon korban. (*/Red)