Hukum  

Pembongkaran Rumah Dinas Guru Bantaeng Kembali Disorot, Kepastian Hukum Dipertanyakan

SULSELTA.NET, Bantaeng — Dugaan pembongkaran aset Pemerintah Kabupaten Bantaeng berupa rumah dinas guru dan pagar SD Inpres Panjang, Dusun Panjang, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, kembali menjadi sorotan. Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada akhir Maret 2026 itu masih menyisakan pertanyaan mengenai legalitas pembongkaran dan kepastian penanganan hukumnya.

Memasuki November 2026, belum ditemukan informasi resmi terbaru mengenai perkembangan perkara yang sebelumnya dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pembongkaran bangunan yang disebut masih layak digunakan itu diduga tidak melalui mekanisme penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Persoalan ini sebelumnya turut menyeret nama Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin, yang dikaitkan dengan dugaan pembongkaran tanpa prosedur.

Sahabuddin telah membantah tudingan itu. Dalam tanggapannya pada 23 April 2026, ia menyatakan bahwa tuduhan keterlibatan dirinya tidak berdasar dan tidak didukung data yang valid.

Sementara itu, penanganan laporan dugaan perusakan oleh Polres Bantaeng sempat mendapat kritik karena dinilai belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan pelapor.

Pada Agustus 2026, penanganan perkara dilaporkan kembali mendapat perhatian jajaran Polres Bantaeng di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Andi Mayasari Patongai dan Kasat Reskrim AKP Andi Aldiansyah.

Namun, belum terdapat konfirmasi terbaru mengenai apakah perkara telah meningkat dari tahap penyelidikan ke penyidikan atau telah memperoleh keputusan hukum lainnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bantaeng juga belum memberikan kejelasan mengenai status aset, dasar persetujuan pembongkaran, serta dokumen administrasi yang digunakan.

Pengelolaan aset daerah wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah.

Pembongkaran rumah dinas guru tersebut juga dikaitkan dengan terhentinya pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi yang sama.

Setelah lebih dari tujuh bulan sejak peristiwa dilaporkan terjadi, kejelasan penanganan perkara menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.

Transparansi aparat penegak hukum dan keterbukaan pemerintah daerah mengenai administrasi aset menjadi dua hal penting yang perlu dipastikan. Dugaan pelanggaran harus diuji berdasarkan bukti, sementara setiap pihak yang dikaitkan dengan perkara tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.

Hingga berita ini disusun, belum tersedia keterangan resmi terbaru mengenai hasil akhir penanganan perkara maupun kesimpulan hukum atas dugaan pembongkaran aset tersebut.