Ragam  

Pemprov Sulsel Perketat Larangan Vape bagi Pelajar dan ASN

SULSELTA.NET, Makassar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) memperketat pengawasan penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan pemerintahan dan lembaga pendidikan. Kebijakan ini dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap risiko kesehatan serta potensi penyalahgunaan cairan vape yang mengandung narkotika.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Imbauan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 338/15256/DINKES tertanggal 3 November 2026 tentang Imbauan Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape), yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.

Langkah ini menyusul perhatian Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel pada awal November 2026 terhadap potensi penyalahgunaan cairan rokok elektrik sebagai media penggunaan narkotika.

BNNP Sulsel memperingatkan adanya risiko cairan vape dicampur dengan zat narkotika, termasuk jenis baru yang berpotensi sulit dikenali melalui pengawasan biasa.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja dan generasi muda berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan sekaligus meningkatkan risiko penyalahgunaan zat terlarang.

Penguatan pengawasan tidak hanya diarahkan kepada aparatur pemerintahan, tetapi juga mencakup lingkungan pendidikan, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga pondok pesantren.

Di lingkungan pemerintahan, kebijakan ini menyasar aparatur sipil negara (ASN), pegawai non-ASN, serta karyawan badan usaha milik daerah (BUMD).

Sementara itu, di sektor pendidikan, pengawasan mencakup pelajar, mahasiswa, dan santri. Penggunaan serta peredaran vape di lingkungan pendidikan menjadi perhatian dalam upaya menciptakan kawasan belajar yang sehat dan bebas dari paparan rokok elektrik.

Pada 4–5 November 2026, cakupan pengawasan diperluas dengan menitikberatkan pencegahan penggunaan rokok elektrik di lingkungan pemerintahan dan satuan pendidikan.

Selanjutnya, pada 6–7 November 2026, pemerintah kabupaten dan kota diarahkan memperkuat pelaksanaan kebijakan melalui penerbitan aturan turunan sesuai kewenangan masing-masing.

Langkah pengawasan meliputi pemasangan papan peringatan larangan penggunaan vape di fasilitas publik, kantor pemerintahan, sekolah, kampus, dan lingkungan pesantren.

Pemerintah daerah juga diarahkan meningkatkan pengawasan serta menerapkan ketentuan disiplin bagi pegawai maupun pelajar yang melanggar aturan sesuai regulasi yang berlaku.

Selain memperkuat pengawasan, Pemprov Sulsel turut menyiapkan pendekatan kesehatan untuk membantu masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap produk yang mengandung nikotin.

Pada 9 November 2026, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan disebut mengoptimalkan layanan konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM) melalui fasilitas puskesmas.

Layanan tersebut ditujukan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat, termasuk pelajar dan generasi muda, yang ingin menghentikan kebiasaan merokok maupun penggunaan rokok elektrik.

Melalui layanan konseling, masyarakat diharapkan memperoleh informasi mengenai dampak penggunaan nikotin terhadap kesehatan serta dukungan untuk menghentikan ketergantungan.

Pengetatan pengawasan vape di Sulawesi Selatan menjadi bagian dari upaya pencegahan risiko kesehatan dan penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan generasi muda.

Pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten dan kota selanjutnya memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, dan fasilitas pelayanan kesehatan agar pengawasan serta upaya pencegahan dapat berjalan sesuai ketentuan.