Ragam  

Pemprov Sulsel Petakan Kebutuhan ASN 2027, Prioritaskan Kesehatan dan Pendidikan

SULSELTA.NET, Makassar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) telah merampungkan pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) untuk tahun 2027. Tenaga kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama, namun pemenuhan kebutuhan pegawai tidak seluruhnya akan dilakukan melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah mengidentifikasi kebutuhan pegawai di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan jabatan yang perlu diisi melalui penataan pegawai maupun rekrutmen baru.

Erwin menyampaikan perkembangan tersebut di Makassar, Rabu (11/11/2026). Menurutnya, kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan mendapat perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Meski kebutuhan jabatan sudah dipetakan, Pemprov Sulsel belum menetapkan jumlah formasi CPNS yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat. BKD masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis sebagai dasar penyusunan usulan penerimaan pegawai.

Untuk mengisi kekurangan tenaga, Pemprov Sulsel menyiapkan tiga skema, yakni redistribusi pegawai internal, mutasi ASN dari instansi lain, dan penerimaan CPNS baru.

Skema pertama dilakukan dengan menata kembali distribusi pegawai antar-OPD. Pegawai dari unit kerja yang memiliki kelebihan personel dapat dialihkan ke unit lain yang membutuhkan tenaga, dengan mempertimbangkan kompetensi dan persyaratan jabatan.

Sebagai gambaran, apabila sebuah OPD memiliki tujuh tenaga administrasi sementara kebutuhan idealnya hanya lima orang, dua pegawai lainnya dapat diarahkan mengikuti uji kompetensi untuk mengisi jabatan yang masih kosong.

Langkah tersebut memungkinkan pemerintah provinsi memanfaatkan pegawai yang sudah tersedia sebelum mengajukan tambahan formasi baru.

Skema kedua dilakukan melalui mutasi ASN dari instansi pemerintah lain. Jalur ini menjadi salah satu pilihan untuk mengisi jabatan teknis yang membutuhkan keahlian khusus dan pengalaman kerja tertentu.

Sementara itu, penerimaan CPNS tetap menjadi opsi untuk memenuhi kebutuhan jabatan yang tidak dapat diisi melalui redistribusi internal maupun mutasi antarinstansi.

BKD Sulsel juga mempertimbangkan pengalaman kerja dalam menentukan mekanisme pengisian jabatan, terutama pada sektor kesehatan.

Untuk kebutuhan dokter umum, misalnya, pemerintah provinsi masih mengkaji pilihan antara menerima lulusan baru melalui seleksi CPNS atau mendatangkan dokter yang telah memiliki pengalaman praktik selama lima hingga enam tahun melalui mekanisme mutasi.

Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari upaya menyesuaikan kualifikasi tenaga medis dengan kebutuhan pelayanan di masing-masing unit kerja.

Hasil analisis kebutuhan jabatan dan kompetensi pegawai akan menjadi dasar bagi Pemprov Sulsel dalam menentukan posisi yang dapat dipenuhi melalui penataan internal serta jabatan yang membutuhkan tambahan ASN dari luar instansi.