Penggantian Dana Haji Bantaeng Belum Terealisasi, FPAP Pertanyakan Komitmen Pemkab

SULSELTA.NET, Bantaeng — Persoalan penggantian biaya transportasi calon jemaah haji Kabupaten Bantaeng tahun 2026 kembali menjadi sorotan. Dana yang disebut mencapai Rp260 juta itu, menurut Forum Pemuda Anti Pungli (FPAP), hingga awal November 2026 belum juga dikembalikan meskipun sebelumnya telah dibahas bersama DPRD Kabupaten Bantaeng.

Ketua FPAP Kabupaten Bantaeng, Iczhan Revolusi, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi C DPRD Kabupaten Bantaeng pada 18 Mei 2026, sehari sebelum jadwal keberangkatan calon jemaah haji.

Menurut Iczhan, dalam rapat itu Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng telah menyampaikan kesanggupan untuk mengganti biaya transportasi dan konsumsi calon jemaah haji.

Namun, ia menyayangkan komitmen tersebut belum terealisasi hingga memasuki November 2026.

Berdasarkan dokumen notulen rapat Komisi C DPRD Bantaeng tertanggal 18 Mei 2026, pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi C, Muhammad Asri, SE, dan dihadiri anggota komisi bersama perwakilan Bagian Kesra, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Kementerian Haji dan Umrah, serta FPAP.

Dalam pembahasan, FPAP mempertanyakan alasan Pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak menganggarkan biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan calon jemaah haji.

Perwakilan Bagian Kesra dalam rapat menyampaikan bahwa transportasi pemberangkatan dan pemulangan calon jemaah haji tidak menjadi skala prioritas.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bantaeng menjelaskan ketentuan mengenai pembiayaan transportasi jemaah haji dari daerah asal menuju embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah asal.

Notulen rapat mencatat bahwa biaya transportasi dan konsumsi akhirnya dibebankan kepada 322 calon jemaah haji dengan total Rp207.990.000, setelah mendapatkan persetujuan para calon jemaah tanpa paksaan.

Meski demikian, pada bagian kesimpulan notulen disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Kepala Bagian Kesra menyanggupi penggantian biaya transportasi dan konsumsi bagi 322 calon jemaah haji dengan nilai total Rp207.990.000.

Iczhan menilai komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen rapat resmi DPRD semestinya memperoleh tindak lanjut dan kepastian penyelesaian.

Ia juga mengaku pernah menyampaikan persoalan tersebut secara langsung kepada Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, ketika bertemu di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng.

Menurut Iczhan, Bupati saat itu memberikan tanggapan positif terhadap rencana penggantian biaya transportasi calon jemaah haji.

Namun, hingga kini Iczhan mengaku belum memperoleh kepastian mengenai realisasi pembayaran.

Selain mempertanyakan komitmen pemerintah daerah, Iczhan meminta Inspektorat Kabupaten Bantaeng turut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.

Ia menyinggung Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mengatur pengendalian dan pengawasan intern dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, Inspektorat memiliki peran dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi terkait penyelesaian persoalan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.

Iczhan berharap Inspektorat dapat memberikan penjelasan mengenai langkah pengawasan yang diperlukan agar penggantian biaya transportasi calon jemaah haji mendapatkan kepastian.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur pembiayaan transportasi jemaah haji.

Pasal 37B ayat (1) menyebutkan bahwa biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal menuju embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah asal dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu, Pasal 37B ayat (2) mengatur bahwa apabila APBD tidak mencukupi, biaya transportasi tersebut dibebankan kepada jemaah haji.

Ketentuan ini menjadi salah satu dasar untuk menelaah mekanisme pembiayaan transportasi jemaah haji serta komitmen penggantian biaya yang sebelumnya dibahas bersama DPRD Kabupaten Bantaeng.

Meski Iczhan menyebut nilai penggantian mencapai Rp260 juta, dokumen notulen rapat yang tersedia mencantumkan angka Rp207.990.000. Perbedaan nilai tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh konfirmasi resmi dari Bagian Kesra Setda Kabupaten Bantaeng, Bupati Bantaeng, maupun Inspektorat mengenai penyebab belum terealisasinya penggantian biaya yang dipersoalkan FPAP.

Persoalan ini masih membutuhkan kejelasan dari pemerintah daerah, terutama mengenai status komitmen pembayaran, mekanisme penganggaran, serta tindak lanjut atas kesimpulan RDP Komisi C DPRD Bantaeng pada 18 Mei 2026.