Ragam  

Pengurus LKBH Maros Dilantik, Ervan Prakasa Prioritaskan Bantuan Hukum Gratis

SULSELTA.NET, Maros — Pelantikan pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Kabupaten Maros periode 2026–2029 menjadi awal penguatan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Kepengurusan baru akan memprioritaskan perluasan akses pendampingan hukum hingga ke pelosok desa.

Direktur Eksekutif LKBH Kabupaten Maros, Ervan Prakasa, S.H., menegaskan bahwa pelantikan pengurus bukan sekadar pergantian struktur organisasi, melainkan awal tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum tanpa terkendala kondisi ekonomi.

Menurut Ervan, masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi harus tetap mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan hukum dan memperjuangkan hak-haknya.

Karena itu, salah satu agenda utama kepengurusan periode 2026–2029 adalah memperluas jangkauan pelayanan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan mekanisme memperoleh bantuan hukum cuma-cuma.

Ervan menjelaskan, persoalan akses keadilan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lembaga bantuan hukum, tetapi juga sejauh mana masyarakat mengetahui hak, prosedur, dan tempat memperoleh pendampingan ketika menghadapi persoalan hukum.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, LKBH Maros berkomitmen memperluas penyebarluasan informasi, meningkatkan edukasi dan penyuluhan hukum, serta mengembangkan pelayanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat.

Perluasan layanan tersebut akan diarahkan hingga ke wilayah pedesaan agar masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi dan pendampingan hukum.

Ervan menilai keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur dan layanan bantuan hukum tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya.

Dalam menjalankan program tersebut, LKBH Maros juga akan memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Maros, pemerintah desa, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, serta berbagai lembaga terkait.

Menurutnya, kolaborasi antarlembaga diperlukan untuk memperluas jangkauan pelayanan sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kerja sama yang telah terbangun sebelumnya diharapkan terus berkembang agar pelayanan bantuan hukum tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh pendampingan.

Selain memperluas pelayanan, kepengurusan baru LKBH Maros juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam pembinaan advokat.

Ervan ingin menjadikan LKBH Maros sebagai ruang pembelajaran dan pengembangan kapasitas bagi advokat yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan keterampilan beracara, tetapi juga menjunjung tinggi integritas serta tanggung jawab profesional.

Menurutnya, profesi advokat sebagai Officium Nobile atau profesi yang mulia harus tercermin melalui sikap profesional, keberanian membela kebenaran, penghormatan terhadap hukum, dan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Ia menekankan bahwa kemampuan menangani perkara bukan satu-satunya ukuran kualitas seorang advokat. Integritas, kepekaan sosial, dan komitmen memperjuangkan keadilan juga harus menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter profesi.

Melalui kepengurusan periode 2026–2029, Ervan berharap LKBH Maros semakin profesional dan mampu menghadirkan pelayanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia menilai keberhasilan LKBH Maros tidak semata-mata diukur dari besarnya organisasi atau banyaknya perkara yang ditangani, melainkan dari sejauh mana kehadiran lembaga tersebut membantu masyarakat memperoleh akses bantuan hukum dan memperjuangkan hak-haknya.