SULSELTA.NET, Gowa — Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Gowa berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026. Aksi tersebut untuk mendesak pemerintah mengusut dugaan pungutan liar dalam pelayanan visum di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
Ketua SEMMI Cabang Gowa, Muh. Fajrin, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap pelayanan publik yang dinilai harus berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Menurut Fajrin, setiap dugaan pungutan liar dalam pelayanan kesehatan perlu ditangani secara serius dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.
Dalam aksi tersebut, Fajrin dijadwalkan didampingi Bendahara Umum PW SEMMI Sulawesi Selatan, Wawan Copel.
SEMMI menyatakan telah memasukkan surat pemberitahuan aksi ke Polda Metro Jaya pada Senin, 27 Juli 2026, sebagai bagian dari prosedur penyampaian pendapat di muka umum.
Melalui aksi tersebut, SEMMI Cabang Gowa membawa sejumlah tuntutan. Organisasi itu meminta dugaan pungli dalam pelayanan visum di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo diusut secara tuntas.
SEMMI juga mendesak Kementerian Kesehatan RI melakukan audit investigatif secara menyeluruh serta mengevaluasi manajemen rumah sakit apabila dalam pemeriksaan nantinya ditemukan adanya pelanggaran.
Selain itu, SEMMI meminta adanya transparansi mengenai tarif resmi pelayanan visum serta jaminan perlindungan terhadap pihak yang melaporkan dugaan penyimpangan.
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI dan berstatus sebagai rumah sakit rujukan nasional.
SEMMI Cabang Gowa menyatakan aksi pada Kamis mendatang akan dilaksanakan secara damai dan tertib sesuai ketentuan hukum. Organisasi tersebut berharap pemerintah mengambil langkah konkret untuk memastikan pelayanan kesehatan berlangsung profesional, transparan, dan berintegritas.
Hingga berita ini disusun, dugaan pungli yang menjadi dasar rencana aksi SEMMI tersebut belum terkonfirmasi melalui keterangan resmi dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo maupun Kementerian Kesehatan RI. Karena itu, informasi mengenai dugaan pungli tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut dari pihak terkait. (*)
Editor :
Albar Arianto
