SULSELTA.NET, Makassar — Bendahara Umum Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Sulawesi Selatan, Wawan Copel, mendesak kepolisian mengusut secara transparan dan menyeluruh kematian seorang tahanan berinisial HR alias AN (Harianto) di Mapolsek Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Wawan menilai kematian seseorang saat berada dalam pengawasan aparat penegak hukum merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian khusus. Menurutnya, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan, perlindungan hak, dan perlakuan manusiawi terhadap setiap orang yang menjalani proses hukum.
Ia menegaskan bahwa status seseorang sebagai terduga pelaku tindak pidana tidak menghilangkan haknya untuk memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Wawan meminta Kapolres Bulukumba dan Polda Sulawesi Selatan memastikan penyelidikan berlangsung secara independen, profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Desakan itu muncul setelah HR ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di area ruang tahanan Mapolsek Kajang pada Selasa malam, 13 Oktober 2026.
Sebelumnya, HR yang diketahui berprofesi sebagai nelayan diamankan warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian pada Selasa pagi. Ia dilaporkan terkait dugaan pencurian telepon seluler yang terjadi pada 7 Oktober 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban ditemukan sekitar pukul 20.00 WITA setelah seorang tahanan lain mendengar suara mencurigakan dan meminta pertolongan petugas jaga.
Kematian HR kemudian menimbulkan pertanyaan dari pihak keluarga. Mereka menduga terdapat kejanggalan setelah menemukan sejumlah luka lebam pada tubuh korban.
Keluarga selanjutnya melaporkan dugaan penganiayaan kepada pihak kepolisian dan meminta penyebab kematian HR diungkap secara menyeluruh.
Selain itu, seorang saksi bernama Reza dilaporkan mengaku melihat dugaan tindakan kekerasan terhadap korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Keterangan itu masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut oleh penyidik.
Jenazah HR juga menjalani proses autopsi di RS Bhayangkara Makassar untuk membantu memastikan penyebab kematiannya secara medis.
Dalam perkembangan penanganan kasus, sebanyak 10 personel Polsek Kajang dilaporkan menjalani pemeriksaan oleh jajaran Propam. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah saksi guna mendalami rangkaian peristiwa sebelum korban meninggal dunia.
Tiga personel Polsek Kajang dilaporkan telah ditempatkan dalam penempatan khusus (patsus) pada Sabtu, 17 Oktober 2026, sebagai bagian dari proses pemeriksaan internal terkait kematian tahanan.
Meski demikian, penempatan khusus tidak serta-merta membuktikan adanya keterlibatan dalam tindak pidana. Penentuan tanggung jawab hukum maupun pelanggaran etik tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
Menanggapi perkembangan itu, Wawan Copel menegaskan bahwa pemeriksaan internal harus diikuti dengan pengungkapan fakta secara terbuka, termasuk hasil pemeriksaan medis dan dugaan pelanggaran prosedur pengawasan tahanan.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai kondisi korban sebelum meninggal dunia, kronologi kejadian, serta langkah penegakan hukum yang dilakukan kepolisian.
Wawan juga mengingatkan agar proses hukum tidak berhenti pada pemeriksaan administratif apabila ditemukan bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana.
Ia meminta setiap pihak yang terbukti melakukan kelalaian, kekerasan, atau pelanggaran hukum diproses sesuai ketentuan yang berlaku tanpa memandang jabatan maupun institusi.
Wawan menilai prinsip persamaan di hadapan hukum harus benar-benar diterapkan, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan aparat penegak hukum.
Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan kewenangan menangkap dan menahan seseorang, tetapi juga kewajiban negara untuk menjamin keselamatan dan menghormati hak asasi manusia.
Ia berharap pengusutan kematian HR dapat memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
PW SEMMI Sulawesi Selatan, lanjut Wawan, akan terus memberikan perhatian terhadap perkembangan penanganan kasus agar seluruh fakta dapat terungkap melalui proses hukum yang objektif dan berkeadilan.
Wawan menegaskan bahwa kematian seseorang dalam tahanan tidak boleh berlalu tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta kepolisian mengungkap penyebab kematian HR secara terang dan memastikan keluarga korban memperoleh keadilan.






