SULSELTA.NET, Makassar — Sebanyak 2.514 pekerja di Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga September 2026. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), jumlah tersebut menempatkan Sulsel pada peringkat kesembilan provinsi dengan angka PHK tertinggi secara nasional.
Namun, data tersebut berbeda dengan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel yang mencatat sebanyak 1.157 pekerja terdampak PHK berdasarkan laporan dari 24 kabupaten dan kota.
Kepala Disnakertrans Sulsel, Jayadi Nas, menjelaskan bahwa melemahnya aktivitas ekonomi dan menurunnya kegiatan usaha menjadi salah satu faktor yang mendorong perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja.
Kondisi pasar yang lesu menyebabkan sejumlah perusahaan menghadapi tekanan operasional sehingga mengambil langkah efisiensi, termasuk mengurangi jumlah pekerja.
Sektor transportasi menjadi salah satu bidang usaha yang paling banyak terdampak. Selain itu, PHK juga terjadi pada sektor pertambangan dan industri manufaktur.
Perbedaan Data PHK Pusat dan Daerah
Berdasarkan data Kemenaker periode Januari hingga September 2026, Sulsel menempati posisi kesembilan nasional dengan 2.514 pekerja terkena PHK.
Sebagai perbandingan, Jawa Barat mencatat 13.044 pekerja terdampak, disusul Banten sebanyak 7.733 pekerja dan Jawa Timur sebanyak 6.154 pekerja.
Sementara itu, Disnakertrans Sulsel mencatat 1.157 pekerja berdasarkan laporan yang dihimpun dari kabupaten dan kota.
Menurut Jayadi Nas, perbedaan angka tersebut berkaitan dengan mekanisme pencatatan dan pembaruan data yang belum sepenuhnya seragam antara pemerintah pusat dan daerah.
Data daerah mengacu pada laporan yang diterima dari perusahaan maupun pekerja, sedangkan pemerintah pusat memiliki mekanisme penghimpunan dan pembaruan data tersendiri.
Karena itu, perbedaan angka PHK tidak serta-merta menunjukkan adanya lonjakan pemutusan hubungan kerja dalam waktu singkat. Perbandingan perlu memperhatikan periode pendataan, sumber laporan, serta kategori pekerja yang tercatat.
PHK Tidak Selalu Berarti Pengangguran Permanen
Disnakertrans Sulsel juga mengingatkan bahwa angka berakhirnya hubungan kerja perlu dipahami secara menyeluruh.
Tidak semua pekerja yang tercatat mengalami PHK otomatis menjadi pengangguran dalam jangka panjang.
Berakhirnya hubungan kerja dapat terjadi karena sejumlah kondisi, termasuk berakhirnya masa kontrak, pengunduran diri, maupun pekerja yang memasuki masa pensiun.
Meski demikian, setiap kondisi memiliki ketentuan hukum dan konsekuensi berbeda, termasuk mengenai hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir.
Oleh karena itu, angka PHK tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah pengangguran baru tanpa memperhatikan kondisi masing-masing pekerja.
Pemprov Sulsel Siapkan Pelatihan bagi 24.000 Tenaga Kerja
Menghadapi kondisi ketenagakerjaan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Disnakertrans berupaya memperkuat perlindungan pekerja sekaligus meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan baru.
Salah satu perhatian pemerintah adalah memastikan pekerja yang mengalami PHK mendapatkan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemenuhan hak tersebut mencakup pesangon dan hak lainnya sesuai alasan berakhirnya hubungan kerja serta status ketenagakerjaan masing-masing pekerja.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang memenuhi persyaratan.
Program JKP memberikan perlindungan bagi peserta yang kehilangan pekerjaan melalui manfaat sesuai ketentuan, termasuk bantuan uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
Selain perlindungan sosial, Pemprov Sulsel menyiapkan program peningkatan keterampilan bagi sekitar 24.000 tenaga kerja.
Pelatihan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pekerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Program ini juga diharapkan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ekonomi dan perubahan kebutuhan tenaga kerja.
Di sisi lain, perbedaan data antara Kemenaker dan Disnakertrans Sulsel menunjukkan pentingnya penyelarasan sistem pelaporan ketenagakerjaan agar kondisi PHK dapat dipantau secara lebih akurat.
Data yang konsisten diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan perlindungan pekerja, peningkatan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja di Sulawesi Selatan.






