SULSELTA.NET, Makassar — Gerakan Rakyat Intelektual Sulawesi Selatan Indonesia (GARIS Indonesia) mengadukan dugaan praktik pelansiran dan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar subsidi di SPBU 74.907.52 Lipukasi, Kabupaten Barru, kepada Polda Sulawesi Selatan.
Pengaduan yang disampaikan GARIS Indonesia tersebut diungkapkan pada Jumat (13/11/2026), sebagai respons terhadap dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.
Jenderal Lapangan GARIS Indonesia, Fajrin, mendesak Polda Sulsel mengusut dugaan tersebut secara serius dan menyeluruh. Ia meminta agar pengaduan tidak hanya berhenti pada proses administrasi, tetapi ditindaklanjuti melalui penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.
Menurut Fajrin, dugaan pelansiran dan penimbunan Solar subsidi perlu mendapat perhatian karena BBM bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.
Ia menilai praktik penyalahgunaan distribusi, apabila terbukti terjadi, dapat mengganggu ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan.
GARIS Indonesia juga mempertanyakan efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi, khususnya di SPBU yang menjadi objek pengaduan.
Fajrin meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa dugaan aktivitas di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang lebih luas.
Setelah pengaduan disampaikan, GARIS Indonesia mengaku memperoleh respons bahwa Polda Sulsel akan menindaklanjuti laporan tersebut melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
Fajrin mengapresiasi respons tersebut, namun menegaskan organisasinya akan terus memantau perkembangan penanganan pengaduan untuk memastikan prosesnya berjalan transparan.
Selain mendesak kepolisian, GARIS Indonesia meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional 7 dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengevaluasi pengawasan distribusi Solar subsidi di SPBU 74.907.52 Lipukasi.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan. GARIS Indonesia juga meminta pemberian sanksi administratif apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran.
Dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Fajrin menegaskan bahwa pengaduan tersebut tidak hanya menyangkut dugaan penyimpangan distribusi Solar, tetapi juga perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh BBM bersubsidi sesuai peruntukannya.
GARIS Indonesia menyatakan akan terus mengawal penanganan pengaduan di Polda Sulsel serta mendorong Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Barru.






