SULSELTA.NET, Makassar — Kemarau panjang yang melanda Sulawesi Selatan berdampak pada dua kebutuhan dasar masyarakat sekaligus. Pasokan air bersih terganggu di sejumlah wilayah, sementara pemadaman listrik bergilir masih terjadi di Makassar dan daerah lainnya hingga penghujung September 2026.
Kondisi tersebut berlangsung setelah persoalan pasokan listrik telah muncul sejak awal September. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) sebelumnya menjelaskan bahwa salah satu penyebab berkurangnya pasokan adalah pemeliharaan PLTU IPP Jeneponto berkapasitas 125 megawatt (MW).
Pada awal September, PLN menargetkan kondisi sistem kelistrikan membaik sekitar 5 September 2026 setelah proses pemeliharaan tersebut. PLN juga mengerahkan ratusan petugas untuk mempercepat pekerjaan pada infrastruktur kelistrikan.
Namun, kemarau panjang kemudian memberikan tekanan tambahan terhadap sistem kelistrikan berbasis tenaga air. Penurunan ketersediaan air menjadi perhatian karena sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) turut menopang sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan.
PLN pada 23 September menyatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di sejumlah kawasan PLTA. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan sumber daya air sekaligus mendukung keandalan pasokan listrik selama musim kemarau.
Pemadaman bergilir masih dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Makassar pada akhir September. Jadwal pemadaman kembali diberlakukan pada Selasa (29/9/2026), setelah sebelumnya pemadaman juga berlangsung hingga malam hari di sejumlah kawasan.
Di tengah persoalan listrik, warga Makassar juga menghadapi kesulitan memperoleh air bersih akibat kemarau.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mencatat hingga 26 September 2026, distribusi air bersih telah menjangkau 62 kelurahan. Sebanyak 28.054 kepala keluarga atau 97.356 jiwa tercatat menerima manfaat dari operasi tersebut.
Total air bersih yang telah didistribusikan BPBD mencapai 5,138 juta liter. Distribusi dilakukan bersama sejumlah unsur, termasuk Damkarmat, DLH, PMI, Kementerian PU, kecamatan, serta dukungan armada lainnya.
BPBD Makassar menyatakan distribusi diprioritaskan kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan akses air bersih, khususnya warga yang selama ini mengandalkan sumber air bawah tanah. Petugas juga terus melakukan pemantauan dan asesmen untuk menentukan wilayah yang membutuhkan suplai.
Kondisi kekeringan tidak hanya terjadi di Makassar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan status tanggap darurat kekeringan sejak 14 September 2026 sebagai respons terhadap kondisi kemarau yang melanda daerah tersebut.
Ancaman kekeringan diperkirakan masih perlu diantisipasi. BMKG memprakirakan awal musim hujan 2026/2027 berlangsung tidak serentak di setiap wilayah. Sebagian wilayah Indonesia, termasuk sebagian Sulawesi, diperkirakan memasuki musim hujan pada November, sementara sebagian besar wilayah Sulawesi lainnya diperkirakan mulai pada Desember 2026.
BMKG menjelaskan mundurnya musim hujan berkaitan dengan fenomena El Niño yang memperpanjang kondisi kering. Untuk Sulawesi Selatan, suhu panas juga diperkirakan masih terasa hingga awal Oktober sebelum berangsur menurun seiring mendekatnya musim hujan.
Situasi tersebut membuat penanganan kekeringan dan keandalan pasokan listrik menjadi perhatian pemerintah daerah dan PLN. Selain distribusi air bersih kepada warga, langkah mitigasi melalui teknologi modifikasi cuaca juga disiapkan untuk menghadapi dampak kemarau berkepanjangan.
Di sektor kelistrikan, PLN menyatakan TMC menjadi salah satu upaya menjaga ketersediaan air bagi PLTA. Sementara itu, pemerintah daerah terus melakukan langkah penanganan terhadap kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan.
Kondisi ini membuat masyarakat masih harus menghadapi dampak dua persoalan secara bersamaan: keterbatasan air bersih akibat kemarau serta gangguan pasokan listrik yang memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah. (*/Red)
