SULSELTA.NET, Makassar — Dugaan penyimpangan biaya penginapan peserta pelatihan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Laporan yang diajukan aktivis antikorupsi, Haikal, berkaitan dengan dugaan penggelembungan biaya hotel serta penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai akomodasi peserta Pelatihan Verifikasi dan Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Smart School.
Persoalan bermula ketika Disdik Sulsel menggelar pelatihan di Kota Makassar yang diikuti perwakilan SMA dan SMK dari sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Takalar dan Jeneponto.
Dalam pelaksanaannya, peserta dari kedua kabupaten diarahkan menginap selama dua malam di Hotel Grand Imawan, Makassar, meskipun kegiatan utama berlangsung pada siang hari di kantor Disdik Sulsel.
Kebijakan penginapan itu menuai sorotan karena peserta disebut tidak diberikan keleluasaan menentukan akomodasi sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran sekolah.
Kecurigaan semakin menguat setelah muncul informasi mengenai perbedaan biaya penginapan yang dibebankan kepada peserta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pemberitaan sejumlah media, biaya kamar untuk dua orang selama dua malam mencapai sekitar Rp1,17 juta. Sementara itu, kamar yang ditempati tiga orang dikenakan biaya hingga Rp1,5 juta untuk durasi yang sama.
Besaran biaya itu dipersoalkan karena diduga tidak sesuai dengan tarif hotel yang sebenarnya.
Selain persoalan tarif, pembayaran akomodasi diduga menggunakan anggaran masing-masing sekolah yang bersumber dari Dana BOS Tahun Anggaran 2026.
Aktivis antikorupsi Haikal kemudian menyoroti mekanisme penetapan hotel dan penggunaan anggaran sekolah dalam kegiatan yang diselenggarakan Disdik Sulsel.
Ia mempertanyakan dasar penentuan biaya penginapan sekaligus mendesak aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Sebagai tindak lanjut, Haikal melaporkan dugaan penyimpangan itu ke Kejari Takalar pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Dalam laporannya, Haikal meminta kejaksaan memeriksa mekanisme penetapan tarif hotel, penggunaan Dana BOS, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan.
Ia juga mendesak pemeriksaan terhadap Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII yang membawahi Takalar dan Jeneponto, panitia pelaksana kegiatan, serta pihak manajemen Hotel Grand Imawan.
Pemeriksaan dinilai diperlukan untuk memastikan kesesuaian biaya yang dibebankan kepada sekolah dengan tarif penginapan sebenarnya, sekaligus menelusuri mekanisme pembayaran akomodasi peserta.
Meski telah dilaporkan, dugaan penggelembungan biaya hotel dan penyalahgunaan Dana BOS masih memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan aparat penegak hukum.
Belum ada informasi terverifikasi mengenai nilai kerugian keuangan negara maupun penetapan pihak yang bertanggung jawab secara hukum dalam persoalan ini.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Disdik Sulsel, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII, manajemen Hotel Grand Imawan, maupun Kejari Takalar mengenai substansi laporan dan tindak lanjut penanganannya.
Perkembangan kasus ini masih menunggu klarifikasi pihak terkait serta hasil penelaahan aparat penegak hukum. (*/Red)






