SULSELTA.NET, Makassar — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Hukum Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulsel. Mereka mendesak pengusutan tuntas kasus kematian HR alias AN di Polsek Kajang, Kabupaten Bulukumba, sekaligus menuntut pencopotan Kapolsek Kajang dan Kanit Reskrim serta evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Polres Bulukumba.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas penanganan kasus kematian HR alias AN yang terjadi pada Selasa malam, 13 Oktober 2026, di lingkungan Mapolsek Kajang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, HR alias AN sebelumnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pencurian telepon genggam. Namun, pria itu kemudian dilaporkan meninggal dunia.
Keterangan awal dari pihak Polsek Kajang menyebutkan bahwa korban diduga meninggal akibat gantung diri. Meski demikian, penyebab pasti kematian korban masih menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai dugaan penganiayaan oleh oknum anggota kepolisian.
Jenderal Lapangan Aliansi Pemerhati Hukum Sulsel, Supardi, menilai adanya perbedaan informasi mengenai penyebab kematian korban harus ditindaklanjuti melalui penyelidikan yang objektif, transparan, dan profesional.
Menurut Supardi, pihaknya memperoleh informasi mengenai keterangan saksi mata yang mengindikasikan adanya dugaan penganiayaan terhadap korban. Karena itu, ia meminta Polda Sulsel tidak hanya berpedoman pada keterangan awal mengenai dugaan bunuh diri.
Supardi menegaskan bahwa kehadiran massa aksi merupakan bentuk kontrol sosial untuk memastikan supremasi hukum tetap ditegakkan tanpa memandang jabatan maupun institusi.
Ia juga mendesak agar setiap anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai ketentuan hukum, baik melalui mekanisme kode etik profesi maupun proses pidana.
Aliansi Pemerhati Hukum Sulsel bahkan menuntut pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap personel yang terbukti melakukan pelanggaran berat dan meminta proses pidana dijalankan apabila ditemukan bukti tindak pidana.
Massa menegaskan akan terus mengawal perkembangan perkara hingga penyebab kematian korban terungkap dan seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai hukum.
Polda Sulsel Janji Kawal Penanganan Kasus
Menanggapi tuntutan pengunjuk rasa, AKP Gunawan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel menyampaikan komitmen untuk terus berkoordinasi dengan jajaran reserse kriminal terkait perkembangan penanganan kasus kematian HR alias AN.
Gunawan menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus berjalan secara transparan tanpa ada fakta yang ditutup-tutupi.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak yang terbukti sengaja menghalangi atau menutupi proses penanganan perkara dapat diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan itu menjadi salah satu respons kepolisian terhadap desakan massa yang meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, termasuk mendalami dugaan penganiayaan dan kemungkinan adanya kelalaian dalam pengawasan terhadap korban.
Tiga Personel Polsek Kajang Jalani Patsus
Dalam perkembangan penanganan perkara, perwakilan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel berpangkat inspektur polisi satu (Iptu) menyampaikan bahwa tiga personel Polsek Kajang telah menjalani penempatan khusus (patsus).
Langkah itu dilakukan dalam rangka pendalaman dugaan pelanggaran etik dan kelalaian yang berkaitan dengan kematian HR alias AN.
Pemeriksaan juga diarahkan untuk mendalami informasi mengenai dugaan penganiayaan terhadap korban.
Meski demikian, penempatan khusus merupakan bagian dari proses pemeriksaan internal dan tidak serta-merta membuktikan bahwa ketiga personel telah melakukan penganiayaan atau tindak pidana.
Hasil pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin, kode etik profesi, maupun unsur pidana.
Selain dugaan penganiayaan, aspek pengawasan terhadap orang yang berada dalam penguasaan kepolisian turut menjadi perhatian.
Aliansi meminta penyidik mendalami pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan, termasuk kemungkinan kelalaian petugas dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Aliansi Desak Transparansi dan Pertanggungjawaban
Perwakilan Aliansi Pemerhati Hukum Sulsel, Impi Puto Sambu, menilai kematian HR alias AN bukan sekadar persoalan hilangnya nyawa seseorang di lingkungan kepolisian, melainkan juga menjadi ujian terhadap akuntabilitas dan komitmen penegakan hukum di tubuh Polri.
Menurutnya, penyelidikan harus mampu memberikan kepastian mengenai penyebab kematian korban sekaligus menjawab berbagai dugaan yang berkembang.
Aliansi juga menegaskan tiga tuntutan utama, yakni pencopotan Kapolsek Kajang, pencopotan Kanit Reskrim Polsek Kajang, serta evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Polres Bulukumba.
Mereka berharap Polda Sulsel mengambil langkah konkret untuk memastikan seluruh proses pemeriksaan berjalan independen, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.






