SULSELTA.NET, Parepare — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan menemukan maladministrasi dalam proses pencopotan mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Parepare, Basuki Busrah. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Temuan Ombudsman menjadi perkembangan penting dalam sengketa administrasi kepegawaian yang berlangsung sejak April 2026. Pemkot Parepare menyatakan menghormati hasil pemeriksaan dan membentuk tim khusus untuk mengkaji tindak lanjutnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemkot Parepare setelah melalui serangkaian pemeriksaan dokumen, permintaan keterangan, serta pendalaman terhadap proses penjatuhan sanksi disiplin.
Berawal dari Pencopotan Pejabat
Persoalan bermula pada 14 April 2026 ketika Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menjatuhkan sanksi disiplin terhadap lima pejabat eselon II berdasarkan hasil pemeriksaan internal Inspektorat Parepare.
Dari lima pejabat yang dijatuhi sanksi, tiga orang dibebaskan dari jabatannya, termasuk Basuki Busrah, sementara dua pejabat lainnya mengalami penurunan jabatan atau demosi.
Sanksi terhadap Basuki dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Parepare Nomor 263 Tahun 2026 tentang pembebasan dari jabatan selama 12 bulan.
Selain itu, SK Nomor 268 Tahun 2026 mengatur pemindahan Basuki menjadi Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perpustakaan.
Merasa keberatan dengan keputusan itu, Basuki melaporkan Pemkot Parepare kepada Ombudsman RI Perwakilan Sulsel pada 27 April 2026.
Dalam pengaduannya, Basuki menyampaikan 13 poin keberatan dan argumentasi hukum. Ia menduga adanya penyalahgunaan wewenang serta ketidaksesuaian prosedur administrasi kepegawaian dalam proses pemberian sanksi.
Dugaan yang disampaikan Basuki merupakan bagian dari materi pengaduan dan tidak dapat diartikan bahwa seluruh tuduhannya telah terbukti.
Ombudsman Lakukan Pemeriksaan
Sejak menerima laporan, Ombudsman RI Perwakilan Sulsel melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen administrasi kepegawaian serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.
Proses pemeriksaan berlangsung selama beberapa bulan, mulai Mei hingga Oktober 2026, dengan melibatkan pendalaman dokumen dan pertimbangan tenaga ahli.
Persoalan ini juga mendapat perhatian anggota Komisi II DPR RI, HM Taufan Pawe, yang menyoroti proses penjatuhan sanksi terhadap pejabat di lingkungan Pemkot Parepare.
Dalam perkembangan kasus, muncul dugaan manipulasi dokumen pemeriksaan internal. Namun, dugaan itu perlu dibedakan dari temuan maladministrasi yang disampaikan Ombudsman.
Pada 20 Oktober 2026, Ombudsman menyerahkan hasil pemeriksaan yang menyatakan adanya maladministrasi dalam proses pencopotan Basuki dari jabatan Kadisnaker Parepare.
Ombudsman juga menyampaikan langkah korektif sebagai tindak lanjut atas temuan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Pemkot Parepare Bentuk Tim Khusus
Menanggapi hasil pemeriksaan Ombudsman, Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menghormati proses dan hasil pemeriksaan lembaga pengawas pelayanan publik itu.
Pemkot Parepare kemudian membentuk tim khusus yang melibatkan akademisi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) dan perguruan tinggi lainnya.
Tim ini bertugas mengkaji dokumen hasil pemeriksaan Ombudsman dari aspek akademis, teknis, dan administrasi sebelum pemerintah daerah menentukan langkah tindak lanjut.
Pemkot Parepare memiliki waktu maksimal 30 hari untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.






